Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. "Agar menyesuaikan dengan serius seluruh kegiatan operasional yang berpengaruh kerawanan bencana dengan langkah-langkah mitigasi serius," kata Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti dalam pernyataan diterima, Selasa (9/12).
Pelaku usaha, sambungnya, diminta mengevaluasi rencana kerja tahunan (RKT), memprioritaskan keselamatan lingkungan, memastikan infrastruktur pengendalian air berfungsi optimal, serta memastikan tidak ada sisa tebangan yang dapat menjadi "bendung alam" pemicu banjir bandang.
Selain itu, patroli rutin di area rawan longsor dan penghentian penebangan di wilayah terdampak juga menjadi fokus lainnya. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menangani material kayu hanyut yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan daerah terdampak.
Kemenhut sudah memberikan izin penggunaan kayu hanyut akibat banjir untuk kegiatan pemulihan dengan beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi.
"Fokus prioritas adalah pada penanganan kayu hanyut guna mendukung proses pemulihan pasca bencana. Untuk sementara kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat dihentikan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut," paparnya.
Pihaknya juga menginstruksikan pemegang izin kehutanan untuk tidak melakukan mobilisasi kayu apa pun. Seluruh kayu di tempat penimbunan kayu (TPK) harus diamankan dan dilaporkan secara berkala kepada Balai Pengelolaan Hutan Lestari.
Kebijakan ini disebut sebagai langkah penting untuk menjaga integritas sektor kehutanan sekaligus memulihkan kepercayaan publik. "Keselamatan lingkungan harus ditempatkan di atas target produksi," pungkas Laksmi. (Ant/I-1)
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) menggelar rakornas Kelompok Kerja Mangrove Daerah 2026.
Kementerian Kehutanan RI bersama Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat (small grant) periode keempat senilai Rp7 miliar untuk mendukung target FOLU Net Sink 2030.
Kementerian Kehutanan resmi meluncurkan Platform Mangrove Data Nusantara (Mandara) sebagai sistem integrasi data mangrove nasional.
Upaya menjaga keberlanjutan hutan dan mangrove Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan dan anggaran, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan aparatur negara.
Di saat Kemenhut giat menggalang dukungan internasional untuk konservasi gajah melalui inisiatif PECI, seekor gajah jantan produktif justru ditemukan mati terpenggal.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Kementerian Kehutanan, jumlah populasi gajah sumatra di Pulau Sumatra kini hanya tersisa sekitar 1.100 ekor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved