Banyak Daerah Terisolasi, DPR Tegaskan Banjir di Sumut, Sumbar dan Aceh Perlu Penanganan Nasional

ANGGOTA Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan mengatakan bencana banjir di Sumut, Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh perlu penanganan nasional. Sebab, ada banyak wilayah aksesnya terputus sehingga menghambat penanganan bencana dengan penetapan bencana nasional.

“Situasi di lapangan benar-benar darurat. Banyak wilayah terisolasi dan bantuan tidak bisa masuk dengan cepat. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan perlu penanganan nasional,” kata Cindy melalui keterangan tertulis, Jumat (28/11).

Ia menyebut kerusakan yang terjadi akibat tanah longsor dan banjir di tiga provinsi tersebut di luar kemampuan pemerintah daerah sehingga perlu ada penetapan bencana nasional oleh pemerintah pusat.

Baca juga : Perintah Presiden, Empat Pesawat Angkut Bantuan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

“Saya mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional agar seluruh sumber daya negara bisa dikerahkan," ucap dia. 

Ia juga mengatakan akses jalan terputus dan aliran listrik padam membuat jaringan komunikasi lumpuh. Hal itu berdampak pada pendataan korban untuk mendapatkan bantuan. 

Sementara itu, bencana banjir dan tanah longsor mengakibatkan ribuan warga mengungsi. 

Baca juga : TNI AL Kerahkan Kapal dan Pasukan Khusus Bantu Penanganan Korban Banjir Sumut

Ini penting untuk mempercepat pemulihan, membuka akses jalan, memastikan logistik masuk, dan memulihkan listrik serta komunikasi,” ujarmya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir bukan semata-mata disebabkan cuaca ekstrem dan eks-Siklon Tropis Senyar. Kerusakan lingkungan dan perubahan lanskap di berbagai kawasan hulu disebut memperparah dampak hingga menimbulkan bencana yang meluas.

Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Walhi Memeng Harahap mengatakan peristiwa yang terjadi harus dipahami sebagai bencana ekologis. Menurut dia, tingginya intensitas hujan maupun keberadaan siklon hanyalah pemicu, sementara akar persoalannya terletak pada krisis ekologi akibat ketidakadilan tata ruang, hilangnya kawasan penyangga, serta maraknya aktivitas industri ekstraktif di wilayah rawan.

“Bagi Walhi, bencana yang terjadi saat ini adalah bencana ekologis. Bukan hanya tingginya intensitas hujan atau siklon itu, tetapi akumulasi krisis ekologi akibat ketidakadilan yang terjadi di atas tanah-tanah itu,” ujar Memeng di Jakarta, Jumat (28/11). (Ata/H-4)