Ini Evaluasi Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik dari Mendikdasmen dan Komisi X DPR RI

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat dan melibatkan kolaborasi sejumlah pihak, termasuk perguruan tinggi.

Dia menambahkan bahwa pelaksanaan TKA tahun ini juga melibatkan 1.710 penyedia pengawas yang berasal dari perguruan tinggi negeri sebagai bagian dari kolaborasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 

Kemendikdasmen sendiri telah menyelenggarakan gladi bersih TKA pada 27- 30 November 2025, yang diikuti 3.139.971 peserta di 34.948 satuan pendidikan sebagai persiapan akhir. TKA dilaksanakan dalam beberapa gelombang sesuai jenjang pendidikan.

Baca juga : Dari Ujian ke Pembelajaran: Membangun Budaya Asesmen Baru

“Gladi bersih dilakukan sebagai persiapan akhir untuk memastikan kesiapan substansi ujian dan kesiapan infrastruktur,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (26/11).

Pelaksanaan TKA jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan berlangsung pada 3-6 November 2025. Sedangkan untuk Paket C dan PPKPS Ulya (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya) digelar pada 8-9 November 2025.

Kemendikdasmen juga membentuk Posko Pusat dan Posko Daerah untuk memantau jalannya tes serta memastikan bantuan teknis tersedia di lapangan.

Baca juga : TKA: Wasilah Mewujudkan Keadilan Pendidikan

“Kemendikdasmen bersama pihak-pihak terkait memantau dan memastikan jalannya TKA sesuai dengan prosedur dengan mendirikan Posko Pusat sebagai sentra koordinasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menjelaskan sejumlah kendala teknis yang sempat mengganggu pelaksanaan TKA. Salah satunya adalah cuaca ekstrem yang menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Selama pelaksanaan TKA, terdapat beberapa kendala utama seperti adanya pemadaman listrik akibat cuaca ekstrem di beberapa kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain itu terdapat juga serangan siber ke server pusat,” urainya.

Peserta yang terdampak kendala di NTT dijadwalkan mengikuti TKA susulan pada 17-23 November 2025. Ia juga menegaskan pelanggaran baik dari peserta maupun pengawas, akan ditindak secara tegas.

“Pelaksanaan tahun ini juga tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh peserta tes maupun pengawas atau teknisi. Untuk itu, Kemendikdasmen akan menindak tegas dan tidak menoleransi praktik-praktik kecurangan yang dilakukan dengan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya,” tegasnya.

Meski berjalan relatif lancar, ia mengakui penyelenggaraan TKA tahun ini masih menyisakan sejumlah catatan yang perlu diperbaiki.

“Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan TKA masih terdapat sejumlah kekurangan dan tantangan yang perlu diperbaiki. Baik dari sisi teknis, operasional, maupun aspek penguatan integritas,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, termasuk penguatan sosialisasi dan penanaman nilai kejujuran sejak dini.

“Pertama, penguatan sosialisasi kebijakan. Tidak hanya TKA, melainkan kebijakan lain di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang tidak hanya akan difokuskan pada pemahaman terhadap program. Tetapi juga menekankan pada pentingnya menanamkan nilai kejujuran kepada sekolah, siswa, dan orang tua,” ucapnya.

“Kedua, kami akan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran sekecil apa pun guna menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan TKA,” lanjut Abdul Mu’ti. 

Dia menegaskan, TKA juga didorong sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa. “Melalui upaya ini, kami berharap TKA tidak hanya menjadi alat ukur capaian belajar, tetapi juga menjadi sarana menanamkan kesadaran akan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab sejak dini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Sabam Sinaga, meminta Kemendikdasmen untuk menyosialisasikan penerapan TKA agar tidak salah dipahami oleh masyarakat.

Menurutnya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Mendikdasmen bahwa TKA merupakan alat untuk mengetahui potensi dan raihan pendidikan para siswa-siswi.

Akan tetapi, banyak masyarakat yang sampai kini salah memahami bahwa TKA merupakan perwujudan baru dari ujian nasional yang nantinya bisa dipakai sebagai syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Namun masyarakat ada banyak memahami bahwa ketika ini adalah perwujudan baru dari ujian nasional yang nantinya bisa dipakai sebagai alat untuk memvalidasi bahan raport bahkan juga menjadi alat untuk masuk ke perguruan tinggi,” tegas Sabam. 

Karena itu, kata Sabam, perlu bagi Kemendikdasmen untuk meluruskan informasi ini dengan benar agar sampai kepada masyarakat secara utuh, sehingga tak ada lagi salah pemahaman terkait TKA ini.

“Jadi pesan kami pak menteri agar tidak ada pemahaman yang dualisme, kiranya perlu disosialisasi dan ditegaskan kembali agar program TKA ini memang dikhususkan hanya untuk memotret pendidikan kita semata,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi X DPR kata dia, memberikan apresiasi terkait adanya TKA tersebut. Pasalnya, TKA dapat dijadikan alat untuk melihat mapping pendidikan di Indonesia.

“Kami memahami bahwa TKA ini adalah suatu program yang bagus supaya kita lebih jujur memahami lebih jujur, memotret lebih jujur melihat situasi pendidikan kita karena dengan adanya TKA ini nanti akan terlihat potensi anak-anak, baik juga gurunya Apakah TKA ini dipengaruhi oleh sarana prasarana dan atau hal-hal lain,” paparnya.

“Jadi pesan kami dan harapan kami pak menteri kiranya nanti kami beri diberi penjelasan Apa lanjutan dari TKA ini intervensinya bagaimana, tindakan-tindakan apa yang harus dikerjakan ke depan,” pungkas Sabam.  (H-2)