Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan agar semakin Efisien

PENGUATAN sistem jaminan kesehatan nasional dinilai penting agar semakin efisien, kredibel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu dan berkeadilan. Selain itu, penerapan kendali mutu dan kendali biaya serta penghitungan unit cost yang akurat di setiap fasilitas kesehatan perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara mutu pelayanan dan finansial berkelanjutan.

"BPJS Kesehatan ke depan harus mampu bertransformasi menjadi lembaga yang lebih cost-effective, kredibel, dan akuntabel, tetapi tetap memberikan mutu pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan," ujar Direktur Sansekerta Consulting Group, Atik Heru Maryanti, dalam keterangan tertulis, Senin (17/11).

Ia juga menekankan ke depan BPJS Kesehatan perlu memiliki program strategis dalam mencari alternatif-alternatif sumber pembiayaan yang dapat memperkuat ketahanan keuangan lembaga. Dengan langkah ini, cita-cita universal health coverage yang lebih merata dan berkeadilan dapat terwujud secara optimal.

Baca juga : 31 Persen Anggaran JKN untuk Penyakit Katastropik, BPJS Kesehatan Ungkap Rinciannya

Menurut Atik, langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan manusia, ketahanan kesehatan nasional, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Sebagai salah satu tokoh yang mempersiapkan transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan pada 2014, ia memahami secara mendalam dinamika kelembagaan dan tantangan sistem jaminan sosial kesehatan berkelanjutan di Indonesia. 

Dengan pengalaman panjang di sektor kesehatan dan tata kelola korporasi, ia menilai BPJS Kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Transformasi Kesehatan Nasional. Selain pengalaman tersebut, Atik Heru Maryanti juga memiliki latar belakang kuat sebagai seorang akuntan profesional. 

Itu membuatnya sangat memahami aspek costing, budgeting, financing, serta problem solving keuangan dan tata kelola kelembagaan pemerintah. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang efisien dan berintegritas menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Atik memiliki pengalaman sebagai Komisaris PT Kimia Farma, Direktur RS BUMN Antam Medika, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Komisaris Utama PT Sansekerta Medika Indonesia, serta akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI). Ia pun berkolaborasi dengan lembaga internasional seperti World Health Organization (WHO), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB), sehingga dinilai memiliki kapasitas, wawasan global, dan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong BPJS Kesehatan menjadi lembaga yang tangguh, modern, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (I-2)