Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Gus Mus : Orang NU Kalau Ada yang Ikut-ikutan Berarti tak Ngerti Sejarah

MUSTASYAR Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus tak setuju Presiden ke-2 RI diberi gelar Pahlawan Nasional. Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah itu menilai bahwa orang Nahdlatul Ulama atau NU yang setuju Soeharto sebagai pahlawan menunjukkan kurangnya pemahaman sejarah.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas kiai yang menamatkan studinya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu.
 
Kalimat itu dilontarkan Gus Mus mengingat ada banyak tragedi di masa Orde Baru dengan para kiai, santri, dan warga NU yang menjadi korbannya.

Saat Pemilu 1971, misalnya, terjadi peristiwa tragis di Losarang, Indramayu yang menjadi basis Partai NU. Mereka diintimidasi, diteror, dan diperlakukan secara sadis. Ensiklopedia NU mencatat peristiwa itu berdasarkan laporan Panda Nababan dalam Harian Sinar Harapan dengan judul Empat Puluh Lima Djam Bersama Orang Kuat NU. Ia datang ke lokasi tragedi bersama KH Yusuf Hasyim dan Zamroni melihat langsung keadaan pascaperistiwa itu.

Baca juga : Gus Mus tak Setuju Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Alasannya Pesantren Diperlakukan tak Adil

“Mereka menyaksikan masjid dibakar atau rumah-rumah dihancurkan. Nababan mengatakan warga NU Losarang meninggalkan tiba-tiba rumahnya, karena dirinya menyaksikan di atas meja makan masih ada piring-piring dan cangkir beserta makanan yang membusuk,” demikian termaktub dalam Ensiklopedia NU.

Rencananya, Panda melaporkan peristiwa itu secara berseri. Namun, hal itu tak dapat terwujud karena keburu dihentikan tentara. Ia dibawa ke Markas lntelijen Pertahanan dan Keamanan untuk diinterogasi kedua kalinya setelah diciduk oleh Kodim lndramayu dan disuruh pergi dari Kota Mangga itu.

Selain Tragedi Losarang, ada juga peristiwa pembunuhan Kiai Hasan Basri di Brebes, Jawa Tengah pada tahun 1977. Secara kronologis, Harian Pelita mencatat bahwa rumah tokoh itu digedor-gedor pintunya. Lalu, ia dan anaknya dipukuli.

Baca juga : Warga NU Masih Cukup Otonom dalam Menentukan Pilihan Capres-Cawapres

“Pemuatan kronologi ini bertujuan menolak pernyataan pemerintah bahwa Kiai Hasan Basri tewas menjatuhkan diri ke sumur. Berita ini disandingkan di bawah foto Soeharto yang sedang duduk, sambil senyam-senyum, saat berbicara dengan Duta Besar Brasil, Leonardo Elulio, yang pamitan dari Indonesia.”

Ada juga peristiwa pembakaran 140 rumah di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur yang terjadi jelang Pemilu 1977. Para kiai dan penduduk setempat juga diintimidasi Orde Baru. Foto-foto rumah yang dibakar itu dimuat dalam harian Pelita edisi 8 Mei 1977.

Di samping itu, Muktamar Ke-29 NU di Cipasung tahun 1994 juga menjadi peristiwa mencekam bagi Nahdliyin. Pasalnya, bukan sekadar karena penjegalan Gus Dur dari pencalonan, tetapi upaya Orde Baru untuk mengkooptasi NU melalui pencalonan Abu Hasan yang disebutkan Choirul Anam dalam buku Konflik Elit PBNU Seputar Muktamar (2010), telah banyak melakukan pembagian bantuan terhadap kiai dan pesantren.

Hal itu cukup mendulang dukungan sehingga ia mendapat 142 suara, meski kalah dari Gus Dur. Ia enggan mengakui kekalahan itu hingga menggugat ke pengadilan, sesuatu yang sangat asing dan sangsi bagi Nahdliyin.

Tidak berhenti di situ, pada 1996, Orde Baru melalui Menteri Riset dan Teknologi BJ Habibie juga meminta Gus Dur untuk mundur dari kursinya sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Oh… ya, benar. Kalau Anda ingin lebih jelas, tanya saja Pak Tjip (maksudnya Soetjipto Wirosardjono). Kebetulan hari itu dia ikut saya ke DPR. Kalian bisa langsung nanya dia,” kata Habibie. 

Soetjipto mengaku bahwa memang ia meminta Gus Dur untuk mundur dari jabatan tersebut ‘demi kepentingan NU’. Ditanya perihal frasa terakhir itu, Soetjipto menjawab, “Anda bisa membayangkan sendiri bahwa saat ini betapa sulitnya komunikasi antara NU dan pemerintah,” katanya yang langsung disela Habibie.

Meski mengaku permintaan itu tidak terkait Abu Hasan, tetapi Konbes KPPNU, kepengurusan NU tandingan, yang diusung Abu Hasan sebagai tandingan itu mengubah menjadi Muktamar Luar Biasa (MLB). Hal ini mengingat Gus Dur menyampaikan bahwa ia bisa mundur secara konstitusional melalui mekanisme MLB itu.  (H-4)