Pemerintah Didesak Cabut PB 2 Menteri yang Batasi Kebebasan Beribadah

Peraturan Bersama Dua Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah kembali menuai kritik. Sejumlah tokoh masyarakat dan pegiat hak kebebasan beragama menilai kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip konstitusi.

Dalam diskusi publik bertajuk Polemik & Konflik di Balik PB 2 Menteri yang diselenggarakan oleh Tegas Jaga Indonesia di Jakarta, Sabtu (25/10), pakar komunikasi Ade Armando menilai bahwa seluruh umat beragama di Indonesia telah menjadi korban dari aturan yang dianggap intoleran tersebut.

“Bukan hanya kelompok Kristen yang dirugikan, tapi juga umat Islam, Hindu, Budha, bahkan penghayat kepercayaan. Semua menjadi korban karena hak beribadahnya dibatasi oleh regulasi ini,” ujar Ade Armando.

Baca juga : Amnesty Indonesia Sebut Pengendalian Tempat Ibadah Munculkan Potensi Pembatasan HAM

Ia menegaskan bahwa PB 2 Menteri tidak sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah tanpa hambatan.

“Presiden Prabowo harus mencabut aturan itu dan menjamin hak konstitusional semua warga negara untuk beribadah,” tegasnya.

Kritik terhadap Dasar Konstitusional PBM

Pandangan serupa disampaikan peneliti Setara Institute, Halili Hasan, yang menilai bahwa peraturan tersebut tidak memiliki dasar hukum konstitusional yang kuat.

Baca juga : Menag: Masjid dan Gereja Bersandingan Jadi Simbol Toleransi dan Kebersamaan

“Ketentuan minimal 90 jemaah dan dukungan 60 tanda tangan warga sekitar tidak memiliki pijakan dalam konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan beribadah tanpa syarat administratif semacam itu,” ujarnya.

Selain Setara Institute, sejumlah tokoh lintas agama juga menyuarakan hal senada. Pendeta Immanuel dari Seminari Bethel dan Dewi Kanti dari International Conference on Religion and Peace (ICRP) menilai bahwa aturan tersebut masih melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan penganut kepercayaan lokal.

“Sampai hari ini, penganut penghayat kepercayaan masih kesulitan melangsungkan pernikahan dan membangun rumah ibadah karena sistem yang belum inklusif,” ungkap Dewi.

Dalam forum tersebut, perwakilan Ahmadiyah Garut serta Gereja Tessalonika Teluk Naga, Tangerang, turut berbagi pengalaman atas penyegelan rumah ibadah mereka.

“Rumah ibadah kami disegel tanpa alasan yang jelas, padahal semua syarat administratif sudah dipenuhi,” ujar salah satu perwakilan jemaat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tegas Jaga Indonesia, Veronika Rintar, menyatakan bahwa pihaknya bersama jaringan masyarakat sipil akan menyiapkan rekomendasi resmi kepada pemerintah.

“Setelah diskusi ini, kami akan merumuskan argumentasi dan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pencabutan PB 2 Menteri,” ujarnya.

Veronika menambahkan, Tegas akan berkoordinasi dengan ICRP, Setara Institute, dan Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) guna memperkuat advokasi kebijakan berbasis toleransi dan hak konstitusional warga negara.

“Kebhinekaan Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh aturan yang justru membatasi kebebasan beragama,” tutupnya. (E-3)