Pencabutan Kartu Pers Wartawan Istana Disebut Pelanggaran Kemerdekaan Pers

AKADEMISI Usman Kansong mengatakan pencabutan kartu pers liputan istana dengan alasan wartawan bertanya di luar konteks merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers. 

"Itu sama saja melarang pers meliput kegiatan presiden. Ini mirip ketika pemerintahan Trump melarang satu wartawan VOA meliput di Gedung Putih. Kenyataannya Presiden Prabowo berkenan menjawab pertanyaan wartawan tentang makanan bergizi gratis (MBG)," kata Usman, akademisi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara (FISIP USU), Senin (29/9). 

Presiden Prabowo, lanjut Usman, semestinya berterima kasih kepada wartawan yang mengajukan pertanyaan. Dengan demikian, kata dia, presiden bisa menjelaskan sikap pemerintah melalui media soal program MBG yang memicu keracunan masif terhadap penerima manfaat. Usman menduga, ada pihak yang berinisiatif memerintahkan pencabutan kartu pers liputan istana. 

Baca juga : Platform Global Ganggu Kemerdekaan Pers

"Istana harus menjelaskan hal ini secara gamblang agar staf bawahan tidak menjadi korban kekeliruan ini. Presiden harus menegur pejabat yang memerintahkan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia itu," tandas Usman.

Seperti diberitakan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Biro Pers Sekretariat Presien mencari jalan keluar terkait pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, untuk peliputan di Istana. Kejadian tersebut berlangsung, Sabtu (27/9) setelah Diana diduga mengajukan pertanyaan terkait MBG saat Presiden Prabowo Subianto tiba dari kunjungan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasi dan cari jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama,” ujar Pras, sapaan akrabnya, usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu malam.

Baca juga : Perpres Publisher Rights Bukan untuk Mengintervensi Kebebasan Pers

Ia menambahkan, pihaknya bersama Biro Pers Sekretariat Presiden akan membangun komunikasi dengan CNN Indonesia. Pertemuan antara kedua pihak dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/9). Saat ditanya apakah ada perhatian khusus dari Presiden Prabowo mengenai insiden tersebut, Pras hanya menyebut bahwa hal itu cukup diketahui olehnya.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, mengonfirmasi pencabutan kartu pers Istana atas nama Diana Valencia. Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung kartu tersebut di kantor CNN Indonesia. Titin mengaku terkejut atas tindakan itu dan mempertanyakan dasar pencabutan tanpa penjelasan resmi. CNN Indonesia, kata dia, sudah melayangkan surat kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi. “Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya. 

(H-4)