Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong menilai, ketergantungan pers terhadap latform global mengganggu kemerdekaan pers. Hal itu disampaikannya dalam acara Peluncuran Hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), Kamis (31/8).
“Bagaimana misalnya kita bergantung pada traffic pemberitaan, pada algoritma dalam menulis berita dan SEO saat menulis berita. Ketergantungan itu tentu sangat mengganggu kemerdekaan pers. Pers seperti diatur oleh platform baik dari sisi ekonomi maupun jurnalismenya,” kata Usman.
Selain itu, pihak pengusaha juga dinilai Usman turut andil dalam menghambat kemerdekaan pers. Namun, ia menilai perlu dilihat lebih jauh aktor-aktor mana saja yang menghambat kebebasan pers supaya IKP di Indonesia semakin baik.
Baca juga: Polri Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Independensi Jurnalis
Dari sisi pemerintah sendiri, ia meyakini bahwa Presiden Joko Widodo memiliki fokus tersendiri untuk menciptakan kemerdekaan pers.
“Saya kira penting, jangan sampai IKP kita ini hanya berupa angka-angka. Menurut saya kita lihat apa sih hambatannya? Apakah dari sisi negara, pengusaha, kekuatan ekonomi atau platform global,” ucap dia
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, Dewan Pers telah sembilan tahun melakukan survei IKP guna memenuhi hak asasi manusia (HAM) dalam konteks kebebasan berekspresi.
Baca juga: Twitter/X Minta Jurnalis Tulis Berita Langsung di Platform
Kemajuan IKP, kata dia, harus disikapi sebagai bagian dari langkah konkret bersama, bukan dari pemerintah, penegak hukum dan media saja, tapi juga seluruh stakeholder yang memberikan dukungan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang terbuka.
Demikian pula, kemunduran dan hambatan IKP harus disikapi dengan bijaksana. Semua pihak harus melakukan introspeksi baik dari sisi individual maupun konstitusional. (Z-6)
CALON Gubernur (Cagub) Jakarta nomor urut tiga Pramono Anung berkunjung ke kantor Metro TV disela jadwal kampanye Pilkada Jakarta.
Namun, Benny tidak membeberkan identitas ketiga oknum Polri itu. Begitu pula bentuk tindakan tegas yang akan diberikan.
Regulator penyiaran Tiongkok melarang BBC World News mengudara di negara itu pada Kamis (11/2). Tiongkok menilai media massa tersebut melanggar pedoman pemberitaan soal minoritas Uighur.
Karya seni Yazici dari sel penjaranya di Turki ditampilkan di tiga halaman terbentang yang berjudul "Art of Darkness" yang diterbitkan di The Washington Post pada Mei 2021.
Dua eksekutif media massa Apple Daily yang dikenal sebagai prodemokrasi Hong Kong, Ryan Law dan Cheung Kim-hung , mulai disidangkan.
IRIB menuduh AS menekan kebebasan berekspresi dan bergabung dengan Israel serta Arab Saudi untuk memblokir media pro-perlawanan yang mengungkap kejahatan sekutu AS di wilayah tersebut.
PSSI berencana melayangkan gugatan hukum kepada tayangan Mata Najwa demi mendapatkan identitas wasit yang diduga terlibat dalam pengaturan pertandingan di Liga 1 Indonesia 2021-2022.
Baginya, jika media tidak dapat hidup, salah satu pilar demokrasi akan hilang dan pada akhirnya masyarakat tidak cerdas dan kritis.
Pria yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika pada 2007-2009, itu, bercerita tidak ambil pusing saat diburu wartawan karena selalu menggunakan data dalam menjawab pertanyaan
SEBULAN terakhir, publik disuguhi perdebatan tentang Publisher Rights. Regulasi baru yang hendak disahkan sebagai peraturan presiden.
KPU DKI berharap agar media terus menjadi mitra dalam menyosialisasikan tahapan pilkada serta paslon yang ada.
Jumlah kekerasan terhadap jurnalis atau media bergerak fluktuatif. Angka tertinggi berada di 2016 dengan jumlah kasus 81, sedangkan angka terendah ada pada 2019 dengan jumlah kasus 26.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved