Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 19 Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur dipastikan serentak memulai pembelajaran pada 14 Juli 2025. Siswa dan tenaga pengajar juga sudah dipersiapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
“Jika tidak ada kendala semua serentak akan memulai pembelajaran pada 14 Juli mendatang,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai meninjau fasilitas Sekolah Rakyat (SR) di Jombang, Jumat (27/6).
Untuk Jawa Timur tercatat 19 daerah yang siap diresmikan oleh Presiden Prabowo. Gedung, siswa dan tenaga pengajar sudah dipersiapkan sejak awal.
Untuk mengawali proses belajar mengajar itu, akan dilakukan pertemuan antara calon siswa dan calon wali siswa, untuk mengetahui mekanisme pembelajaran Sekolah Rakyat (SR) nanti.
Pihaknya memandang perlu mengundang calon wali siswa dan calon siswa, mengingat sistem sekolah tersebut berbeda dengan sekolah reguler lainnya.
“Ini sistem boarding school di mana peserta didik akan berada di asrama dan tidak diperkenankan pulang. Karena itu, orang tua harus diberikan pemahaman terkait hal itu,” kata Khofifah.
Setelah dipastikan akan dibuka Juli, sebanyak 19 SR mendapat perhatian khusus. Bukan hanya SDM. Seluruh sarana di lembaga pendidikan juga dilengkapi, seperti peralatan pembelajaran.
Ada tiga SR milik Pemprov Jatim yang siap memulai ajaran baru. Yakni, SR jenjang SMP yang ada di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PPSPA) milik Dinsos Jatim di Kota Batu, SR jenjang SMA di BPSDM Jatim (Kampus Jalan Kawi Kota Malang) dan SR jenjang SMA di SMKN Maritim Lamongan.
Dinsos memastikan, jika kuota siswa sudah terpenuhi semua. Untuk SR di Batu, kuotanya sebanyak 75 siswa sudah terisi semua. Ada tiga rombel di sana. Lalu, di BPSDM Kampus Kota Malang, juga sudah terpenuhi sebanyak tiga rombel dengan total 75 siswa. Selanjutnya, SR di SMK Lamongan juga dibuka tiga rombel SMA sebanyak 75 siswa.(H-2)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved