Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara aktif melakukan pemantauan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di berbagai wilayah. Menyikapi keterbatasan daya tampung sekolah, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mendorong pemerintah daerah lakukan peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah swasta yang terakreditasi.
"Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta terakreditasi membantu siswa dari keluarga tidak mampu bersekolah di swasta," ungkapnya dalam peresmian gedung baru SDI Persis 55 Serang, dilansir dari keterangan resmi, Rabu (25/6).
Sebelumnya, Atip sempat berdiskusi dengan Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, dan Kepala SDI Persis 55 Serang, Hasbullah, terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di wilayah tersebut. Diskusi mencakup isu daya tampung sekolah dan pentingnya dukungan pemerintah terhadap siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Pada kesempatan tersebut, Kepala SDI Persis 55 Serang, Hasbullah, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di sekolahnya berjalan lancar, namun masih banyak calon siswa yang belum tertampung karena keterbatasan ruang kelas. Ia berharap ke depan kapasitas sekolah dapat ditingkatkan agar semakin banyak anak yang dapat mengakses pendidikan.
Atip juga mengapresiasi kondisi lingkungan sekolah yang dinilai bersih dan nyaman sebagai pendukung proses belajar mengajar. Ia menekankan bahwa tampilan fisik sekolah yang rapi dan sehat mencerminkan kemajuan pendidikan. “Fasilitas pendidikan yang bersih menunjukkan perhatian terhadap kesehatan dan kenyamanan belajar, bukan sekadar kemewahan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter dan mencerdaskan peserta didik. Menurutnya, guru tidak bisa digantikan oleh teknologi karena pendidikan pada hakikatnya adalah proses membimbing dengan hati dan keteladanan.
“Teknologi adalah alat bantu, tetapi nilai-nilai dan keteladanan tetap diberikan oleh guru. Itulah mengapa guru harus terus didukung kesejahteraannya dan ditingkatkan kompetensinya,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret penguatan karakter sejak dini, Kemendikdasmen juga tengah mendorong pembiasaan “7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat” di sekolah-sekolah. Kebiasaan ini mencakup bangun pagi, berolahraga, makan bergizi, belajar, berkegiatan sosial, dan tidur lebih awal.
Pemerintah salurkan PIP 2026 sebesar Rp450 ribu per tahun untuk 888 ribu murid TK guna perkuat Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan pendidikan.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Wamendikdasmen menekankan bahwa saat ini guru juga memerlukan peningkatan kompetensi dan jangan hanya fokus pada persoalan kesejahteraan saja.
Menteri Mu'ti menekankan bahwa peristiwa ini mesti menjadi momentum evaluasi agar kejadian ini tidak terulang kembali.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya siswa tersebut.
PENDIDIKAN merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan suatu negara.
Lahirnya gagasan ini berawal dari hasil penelaahan mendalam terhadap kebijakan fiskal daerah serta serapan aspirasi dari para pengelola institusi pendidikan.
Buku ini merekam jejak perjuangan dan kepemimpinan para pendiri sekolah swasta global di Indonesia.
PARA kepala sekolah SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna, Selasa (16/9).
“Di SPMB tahun ini, baru ada sekitar 9 hingga 10 siswa yang mendaftar,”
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved