Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MANTAN Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menjadi salah satu jemaah haji yang mendapat pengalaman tidak menyenangkan saat menjalani rangkaian haji 2025 di Muzdalifah. Ia berada di tengah ribuan jemaah haji Indonesia yang sempat terlantar dan terpaksa berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina akibat keterlambatan bus pengangkut jemaah.
"Ini penampakan di Muzdalifah pagi ini jam 5. Seluruh jemaah Indonesia jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena bus yang mengangkut jemaah Indonesia sudah stucking," kata Imam Nahrawi dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, Jumat, (6/6).
Imam Nahrawi mengatakan, peristiwa tersebut merupakan hal yang menguji kesabaran jemaah haji. Ia berharap akan ada perbaikan signifikan di pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya.
"Musim Haji 2025 ini banyak cerita dan berita, semoga jemaah haji Indonesia sabar, ikhlas dan mabrur semuanya. Semoga tahun depan ada perbaikan mendasar, agar keikhlasan Jamaah Haji Indonesia ini disertai dg kwalitas diplomasi yg lebih terhormat. Terima kasih kpd seluruh Petugas Haji Indonesia yg pengorbanan dan perjuangannya benar2 kami rasakan. Oiya, Apakah akan ada Pansus di DPR RI ??? Kita tunggu saudara- saudara," tulis Imam Nahrawi.
Kekacauan yang terjadi di Muzdalifah dan Mina tersebut sontak memicu berbagai komentar di media sosial. Banyak jemaah haji yang membagikan kisahnya saat berjalan kaki dan terlantar di Mina.
Banyak juga warganet yang ikut prihatin dan mempertanyakan kesiapan Kementerian Agama dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.
"Jemaah haji Indonesia berjalan kaki sepanjang 7 km dari Muzdalifah ke Mina tanpa ada kendaraan yang mengangkut. Banyak jamaah yang kelelahan. Keikhlasan para jamaah sebagai tamu Allah dan pelayanan negara bagi warganya adalah soal yang berbeda. Adakah Tanggapan Pemerintah Khususnya Kementerian Agama Soal ini ?" tulis akun X @muhammadtuhasan.
Salah satu jemaah haji Indonesia berinial M mengatakan, informasi soal keterlambatan bus yang menyebabkan kekacauan di Muzdalifah tersebut memang benar terjadi. Ia mengatakan ribuan jemaah haji Indonesia harus berjalan kaki sepanjang hampir 10 kilometer menuju Mina akibat tak adanya kendaraan dari pihak penyelenggara haji.
"Banyak jemaah lansia yang terlantar dan kebingungan," kata M.
Ia mengatakan hingga saat ini belum ada penjelasan dari pihak Kemenag soal penyebab keterlambatan bus pengangkut jemaah haji Indonesia di Muzdalifah tersebut.
(H-3)
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fattah Mashat menyampaikan apresiasi atas sukses penyelenggaraan haji 2025 saat mengunjungi PPIH Daker Mekah.
SEBANYAK 88 jemaah haji asal Debarkasi Solo (SOC) dirawat di rumah sakit di Arab Saudi, dan 45 jemaah haji lainnya meninggal hingga proses pemulangan haji ke tanah air hingga Rabu (25/6/2025).
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
DIREKTUR Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, permasalahan soal nota diplomatik Arab Saudi soal berbagai permasalahan haji 2025.
SETELAH dirawat kurang lebih dua bulan di Tanah Suci, satu jemaah haji Debarkasi Padang akhirnya pulang ke Tanah Air. Ia adalah Mariatun Buyung Sutan (51) jemaah ex Kloter 05 Padang.
Transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah besar.
PEMERINTAH berupaya untuk mengurangi angka kematian jemaah Indonesia pada pelaksanaan haji tahun 2026 dengan skema manasik kesehatan
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved