Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) menghentikan sementara program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Karena program itu berpotensi melanggar hak anak.
“Program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5).
Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Khususnya terkait labeling 'anak nakal' yang disematkan bagi siswa yang dikirim ke barak.
“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” sambungnya.
KPAI juga merekomendasikan agar sarana dan prasana untuk pendidikan anak di barak militer diperbaiki. Pelatih siswa di barak militer juga harus dievaluasi oleh KDM dan jajaran agar tak melatih dengan perspektif militeristik.
“Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya,” ujar Jasra.
Dia mengatakan upaya mendidik anak tak bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik. Tetapi harus dilakukan dengan upaya yang komunikatif.
“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak,” ucap dia.
Ia berharap kedisiplinan anak yang telah lulus pendidikan di barak militer tak hanya terjadi sesaat setelah mereka pulang pendidikan.
"Dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah harapannya seperti itu. Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah ini yang tentu yang menjadikan tangan kita ke depan,” pungkasnya. (Fah/P-3)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta. Pelaporan ini buntut Dedi membuat program mengirimkan anak yang dianggap nakal ke barak militer.
Apa pula yang akan dia lakukan sebagai bukti bahwa dia tak termasuk elite atau pejabat bermental penjajah? Atau, hanya sekadar omon-omonkah dia?
Kebijakan itu dinilai mengabaikan kesepakatan DPR dan Pemerintah yang menargetkan pemberlakuan zero ODOL pada 2027.
SEKRETARIS Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman siap mengundurkan diri dari jabatannya jika terbukti berbohong soal dana Pemprov Jabar Rp4,1 triliun yang mengendap di bank daerah.
Benarkah KDM dan Purbaya merupakan angin segar di tengah kekeringan pemimpin yang ideal? Atau, jangan-jangan semua yang dilakukan sekadar gimik dan pencitraan alias angin surga?
Bagaimana pula peluang dia dalam kontestasi politikĀ nasional, utamanya di Pilpres 2029?
GUBERNUR Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) membuat sejumlah langkah kebijakan terkait maraknya kasus keracunan pada program pemberian MBG (makanan bergizi gratis).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved