Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) menghentikan sementara program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Karena program itu berpotensi melanggar hak anak.
“Program ini untuk sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama terkait regulasi,” kata Jasra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/5).
Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Khususnya terkait labeling 'anak nakal' yang disematkan bagi siswa yang dikirim ke barak.
“Karena dalam surat edaran Pak Gubernur itu kan berpotensi melanggar hak anak. Terutama labeling dan non-diskriminasi,” sambungnya.
KPAI juga merekomendasikan agar sarana dan prasana untuk pendidikan anak di barak militer diperbaiki. Pelatih siswa di barak militer juga harus dievaluasi oleh KDM dan jajaran agar tak melatih dengan perspektif militeristik.
“Karena bagaimanapun juga melatih anak itu berbeda dengan melatih militer. Jadi perspektif pelindung anak itu harus ada. Dan bahkan kita dorong harus ada safe child guarding ya,” ujar Jasra.
Dia mengatakan upaya mendidik anak tak bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik. Tetapi harus dilakukan dengan upaya yang komunikatif.
“Bagaimana etika berhadapan dengan anak, bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana memahami anak adalah anak,” ucap dia.
Ia berharap kedisiplinan anak yang telah lulus pendidikan di barak militer tak hanya terjadi sesaat setelah mereka pulang pendidikan.
"Dari video-video yang ada, anaknya sudah patuh, anaknya tidak bolos sekolah, dan sebagainya. Nah harapannya seperti itu. Tapi apakah itu tetap bertahan? Nah ini yang tentu yang menjadikan tangan kita ke depan,” pungkasnya. (Fah/P-3)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, Jakarta. Pelaporan ini buntut Dedi membuat program mengirimkan anak yang dianggap nakal ke barak militer.
Meski begitu, Budi meminta masyarakat tetap tenang terutama bagi yang sudah divaksin. Menurutnya, varian virus covid-19 yang menyebar saat ini tergolong tidak terlalu berbahaya.
Dedi juga sudah mengemukakan aturan jam malam bagi pelajar yang akan diterapkan mulai Juni 2025.
Dedi Mulyadi merencanakan program militer bagi orang dewasa yang kerap nongkrong di perempatan, mabuk-mabukan, tawuran, hingga pelaku tindak pidana ringan.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter bagi pelajar bermasalah, Sabtu (3/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved