Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
USULAN penambahan usia aparatur sipil negara (ASN) dinilai berdampak pada fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus. Peluang mereka jadi ASN bisa tertunda.
"Misalnya fresh graduate itu tidak punya peluang untuk masuk, untuk ikut mereka jadi ASN kan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).
Menurut Bahtra, fresh graduate juga diperlukan di lingkungan ASN. Karena tenaga mereka masih prima untuk memaksimalkan pelayanan.
"Nah kita kan juga ingin agar anak-anak muda yang punya kompetensi yang bagus, fresh graduate ini kan lebih segar, pelayanannya lebih maksimal. Bukan berarti yang lama tidak bisa melakukan pelayanan maksimal, tetapi tentu kan juga butuh regenerasi," ucap Bahtra.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrullah mengusulkan penambahan usia pensiun pegawai ASN. Hal itu tercantum dalam surat yang dikeluarkan Dewan Pengurus Korpri Nasional bernomor B-122/KU/V/2025 yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Zudan mengusulkan di tingkat jabatan manajerial. Mulai dari pejabat tinggi utama masa pensiun yang mulanya 60 menjadi 65 tahun.
Selanjutnya pejabat pimpinan tinggi madya yang semula 60 menjadi 63 tahun. Kemudian, pejabat pimpinan tinggi pratama yang semula 60 menjadi 62 tahun.
Lalu, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang semula 58 menjadi 60 tahun. Sedangkan, jabatan nonmanajerial diusulkan bagi pejabat pelaksana yang semula 58 menjadi 59 tahun.
Kemudian, pejabat fungsional ahli utama pensiun di usia 70 tahun, pejabat fungsional ahli madya 65 tahun, pejabat fungsional ahli muda 62 tahun, dan pejabat fungsional ahli pertama di 60 tahun. (Fah/P-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Bagi lulusan yang telah menyelesaikan studi lebih dari satu tahun, pemerintah mendorong mereka untuk memanfaatkan platform Karirhub yang disediakan Kemnaker dalam mencari pekerjaan tetap.
Kemnaker mencatat sebanyak 104.711 lulusan baru (fresh graduate) telah mendaftar dan dinyatakan eligible atau memenuhi syarat dalam Program Magang Nasional 2025
Program kolaborasi antara Telkom dan Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) ini memberikan kesempatan bagi fresh graduate untuk mendapatkan pengalaman kerja.
Pemerintah resmi membuka Program Magang Nasional 2025 yang ditujukan bagi lulusan baru (fresh graduate). Program ini memberikan kesempatan magang bergaji di berbagai perusahaan.
Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Program Magang Nasional 2025 yang ditujukan untuk 20 ribu fresh graduate perguruan tinggi.
Ihfa Firdausya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved