Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menargetkan pengentasan masalah sampah di Indonesia selesai 100 persen pada 2029 mendatang. Lebih 60 persen sampah di Indonesia belum terkelola dan dibuang sembarangan.
Hal itu kembali dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, saat melakukan peninjauan TPA dan Bank Sampah di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (21/5). "Pemerintah menarget sampah selesai 100 persen pada 2029 dan 2025 ini ditargetkan sebesar 51,20 persen. Angka ini cukup besar, sehingga untuk mencapainya kami harus berdiskusi dengan banyak pihak dengan para bupati/walikota dan gubernur untuk bersama-sama melakukan penanganan sampah mulai dari penutupan praktek open dumping dan menggairahkan pengelolaan sampah," kata Hanif.
Saat ini sampah di Indonesia baru terkelola sekitar 39 persen dan 61 persen sisanya dibuang di berbagai tempat seperti sungai, jalan, rawa dan kolong rumah. "Bahwa tidak ada negara maju yang kotor, semua dimulai dari budaya bersih jika kita ingin mencapai Indonesia Bersih dan Indonesia Emas 2045 mendatang," ujarnya.
Hanif mengakui kondisi TPA di banyak daerah termasuk Kalsel masih memprihatinkan. Dirinya mengapresiasi adanya komitmen pemerintah daerah salah satunya TPA Cahaya Kencana, Kabupaten Banjar yang menunjukan progres masif dalam pembenahan pengelolaan TPA
Hanif juga memberi apresiasi pengelolaan Bank Sampah Induk Sekumpul, Kabupaten Banjar yang dinilai cukup berhasil mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah dan memanfaatkannya sehingga menberikan nilai ekonomi. "Di banyak negara maju persoalan sampah ini sudah selesai, tetapi kita baru memulainya. Bank Sampah Induk Sekumpul ini cukup menginisiasi dan menjadi contoh kita semua," tambah Hanif.
Dewi, pengelola Bank Sampah Induk Sekumpul mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki sebanyak 1.500 nasabah, ditambah 15 desa dan puluhan sekolah di Kabupaten Banjar. "Kita ingin Bank Sampah ini berkembang menjadi industri. Saat ini baru 5-6 ton sampah yang dikelola perbulannya," kata Dewi usai menerima bantuan satu unit mobil pengangkut sampah dari Kementerian LH.
Pada bagian lain, Kepala Dinas LH Kota Banjarmasin, Alive Yusfa Love mengatakan Pemko Banjarmasin berhasil meningkatkan progres positif dalam mengatasi kondisi darurat sampah di wilayah tersebut pasca penutupan TPA Basirih oleh Kementerian LH, Februari 2025 lalu. (H-3)
Universitas Indonesia menggandeng Bank Sampah Alamanda Sejahtera dalam kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang menyasar anak-anak sekolah dasar di Kota Bekasi.
FEB UI melaksanakan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa edukasi pengelolaan sampah organik dan anorganik bagi ibu rumah tangga.
Warga RW 01 Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/12) mendapatkan edukasi pelestarian lingkungan melalui penguatan Bank Sampah dan peningkatan akses kesehatan.
Program Waste to Empower diharapkan dapat meningkatkan kapasitas bank sampah hingga 30%.
Bank Sampah Unit Dabaresih (Dago Barat Resik Hejo) mendapat dukungan dari PT Pegadaian Kanwil Bandung
Bank Sampah Gemilang yang berlokasi di Kelurahan Kubu Marapalam, Padang Timur, terus berinovasi mencari solusi atas persoalan sampah plastik.
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
Bencana banjir yang sempat melanda delapan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar sudah surut.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto, meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia.
DINAS Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengimbau masyarakat agar mewaspadai penyebaran penyakit super flu di tengah kondisi cuaca buruk yang terjadi belakangan ini.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi 6.398 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
KEPALA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Tiyas Widiarto akhirnya buka suara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved