Konferensi Parlemen OKI Dimulai di DPR, Siap Bahas Visi Misi Bagi Mereka yang Terpinggirkan

KONFERENSI Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang digelar DPR RI sudah dimulai. Agenda hari pertama konferensi Parlemen OKI adalah penetapan agenda dan penegasan tema maupun substansi yang akan dibahas dalam forum parlemen OKI ini.

Adapun PUIC ke-19 digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Sidang PUIC ke-19 yang diselenggarakan selama 5 hari ini dihadiri oleh delegasi parlemen 37 negara anggota OKI. 

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, di hari pertama ini sejumlah wakil negara parlemen OKI menetapkan agenda bertema 'Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience' melalui rapat standing committee.

Baca juga : Sidang PUIC ke-19 Dibuka, Parlemen OKI Kompak Dukung Kemerdekaan Palestina

"Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global," ujar Mardani, Senin (12/5/2025).

Selain itu, rapat standing committee PUIC ke-19 hari ini juga membahas soal penguatan peran Parlemen melalui transparansi dan akuntabilitas. Sidang PUIC, kata Mardani, menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota PUIC untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern.

“Mulai dari konflik berkepanjangan seperti di Palestina, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara,” katanya.

Baca juga : Puan Ajak Parlemen OKI Kolaborasi untuk Masa Depan Dunia yang Lebih Baik

Konferensi di Indonesia yang juga bertepatan dengan 25 tahun PUIC pun, disebut Mardani, akan membahas visi misi untuk membantu masyarakat dari kelompok rentan.

"⁠Suara Parlemen adalah suara mereka yang terpinggirkan," terang Mardani.

Mardani yang memimpin langsung sidang standing committee (komite eksekutif) ke-53 PUIC juga menyerukan dan mengecam keras Israel yang memperluas pemukiman dengan cara ilegal serta genosida sistematis yang terjadi di Gaza, di mana hal tersebut disuarakan delegasi DPR pada rapat hari ini.

Baca juga : Bahas Masalah Palestina, Iran Undang DPR RI Hadiri Sidang PUIC dan APA

"Indonesia mendesak seluruh anggota PUIC untuk mengambil tindakan nyata melalui diplomasi parlementer, solidaritas kemanusiaan, serta dukungan terhadap proses hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel guna menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina," paparnya.

Mardani menambahkan, PUIC harus dapat menjembatani perdamaian bagi negara-negara yang tengah berkonflik.

“Tidak hanya Palestina. Semua kita cover, termasuk jalan perdamaian India dengan Pakistan, dan Ukraina dengan Rusia,” ucap Mardani.

Baca juga : BKSAP DPR Kutuk Konflik Palestina-Israel

Selain agenda rapat komite eksekutif, hari ini juga ada pertemuan ke-13 Komite Tetap Palestina. Selanjutnya dilaksanakan pula pertemuan ke-4 komunitas muslim dan minoritas, serta pertemuan kelompok Arab.

PUIC sendiri merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun parlemen negara-negara anggota OKI. Didirikan secara resmi pada 17 Juni 1999 dengan markas besar di Teheran, Iran, PUIC berfungsi sebagai forum penting untuk memperkuat diplomasi antarparlemen dan mendorong sinergi kebijakan di antara negara- negara Islam.

Indonesia melalui DPR menjadi anggota PUIC sejak tahun 1999 dan terus berperan aktif dalam membahas isu-isu strategis yang menyangkut kepentingan umat. Konferensi PUIC ke-19 merupakan kali kedua DPR RI menjadi tuan rumah, setelah sebelumnya sukses menggelar Konferensi PUIC ke-7 di Palembang pada 24–31 Januari 2012. 

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai tuan rumah bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga pengakuan atas kepemimpinan DPR RI dalam mengedepankan praktik demokrasi, inklusivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola kelembagaan.

"DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya dukungan kolektif terhadap kemerdekaan Palestina, penguatan kerja sama ekonomi Islam, perlindungan komunitas Muslim minoritas, serta pemberdayaan perempuan di parlemen," jelas Mardani.

Parlemen diyakini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan regional. Dalam konteks dunia Islam, menurut Mardani, sinergi antarparlemen dapat menjadi alat efektif untuk membangun solidaritas, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan zaman.

"Dengan membawa tema ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’, Indonesia melalui DPR ingin menginspirasi negara-negara anggota PUIC untuk terus membangun kapasitas kelembagaan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan kerja parlemen," ungkapnya.

Di hari kedua pada Selasa (13/5), Konferensi PUIC ke-19 memiliki agenda untuk sesi Parlemen Perempuan Muslim dan beberapa rapat lainnya. Kemudian hari Rabu (14/5), Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi akan membuka sidang Paripuna Konferensi PUIC ke-19. Di sela-sela forum PUIC, delegasi DPR juga akan melakukan bilateral meeting dengan parlemen sejumlah negara sahabat. (Adv)