Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANTUSIASME kepala daerah dalam mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing mendapat sambutan hangat dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mereka berlomba-lomba mengajukan proposal kepada Kementerian Sosial (Kemensos), yang akan melakukan asesmen sebelum program direalisasikan.
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
"Kita tidak ingin program ini hanya berhenti di rencana. Siapa yang paling siap, itu yang akan dibangun lebih dulu. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat miskin," kata Gus Ipul dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah di Jakarta, Rabu (16/4).
Kemensos membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah yang siap mendukung program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 5 hektare. Daerah yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan penuh akan diprioritaskan. Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
"Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan," ujarnya.
Sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapannya, termasuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin. Mereka bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan.
Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan sistem ini, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima. Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga memperkenalkan konsep "Wisuda Keluarga Miskin", yaitu penghargaan resmi bagi keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Penghargaan ini diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi keluarga lain untuk mandiri. "Ini bukan tentang bantuan terus-menerus, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak agar kelak bisa mandiri. Negara hadir sebagai fasilitator perubahan," kata Gus Ipul.(M-2)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, menyampaikan keprihatinan soal anak SD bunuh diri di NTT. Ia mendorong sekolah rakyat menjangkau desa.
Adaptivitas tersebut diperlukan agar siswa bisa menggerakkan roda pemutus kemiskinan ketika mereka lulus, baik melalui bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pemkab Majalengka telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat merupakan miniatur program pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved