Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANTUSIASME kepala daerah dalam mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing mendapat sambutan hangat dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mereka berlomba-lomba mengajukan proposal kepada Kementerian Sosial (Kemensos), yang akan melakukan asesmen sebelum program direalisasikan.
Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, menegaskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
"Kita tidak ingin program ini hanya berhenti di rencana. Siapa yang paling siap, itu yang akan dibangun lebih dulu. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat miskin," kata Gus Ipul dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah di Jakarta, Rabu (16/4).
Kemensos membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah yang siap mendukung program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 5 hektare. Daerah yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan penuh akan diprioritaskan. Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
"Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan," ujarnya.
Sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapannya, termasuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin. Mereka bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan.
Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan sistem ini, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima. Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga memperkenalkan konsep "Wisuda Keluarga Miskin", yaitu penghargaan resmi bagi keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Penghargaan ini diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi keluarga lain untuk mandiri. "Ini bukan tentang bantuan terus-menerus, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak agar kelak bisa mandiri. Negara hadir sebagai fasilitator perubahan," kata Gus Ipul.(M-2)
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KETUA Tim Formatur Sekolah Rakyat sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014), Prof. M. Nuh, menjelaskan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 100 sekolah.
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
Sekolah Rakyat hanya mampu menampung sekitar 1% dari total kebutuhan penerimaan siswa baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved