Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI upaya untuk mempermudah akses layanan pendidikan dan tenaga pengajar yang kompeten harus konsisten dilakukan demi mewujudkan kualitas sumber daya manusia nasional yang lebih baik dan merata di tanah air.
"Hasil Asesmen Nasional 2024 ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata sehingga sejumlah perbaikan yang dibutuhkan bisa segera direalisasikan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/3).
Data Asesmen Nasional 2024 mencatat, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi selama tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan, yaitu dari 59,49% pada 2022, 68,05% pada 2023, menjadi 70,03% pada 2024 untuk kompetensi literasi.
Selain itu dari 45,24% pada 2022, 62,45% pada 2023, menjadi 67,94% pada 2024 untuk kompetensi numerasi. Namun, catatan pada hasil Asesmen Nasional tersebut menyebutkan, meski terjadi peningkatan proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum pada literasi dan numerasi, pencapaian itu belum merata di kabupaten/kota di Indonesia.
Hal itu disebabkan di sejumlah daerah masih terkendala dalam mengakses layanan pendidikan dan menghadapi keterbatasan jumlah pendidik. Menurut Lestari, sejumlah catatan dari hasil asesmen tersebut harus mampu diinvestigasi lebih lanjut agar segera ditemukan akar permasalahannya.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, respon segera dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat diharapkan, terkait sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan pendidikan di sejumlah daerah.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai capaian kompetensi minimal para peserta didik harus konsisten ditingkatkan dan diperluas cakupannya dengan berbagai cara.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pihak-pihak terkait di sejumlah daerah yang masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan dapat segera mencari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Menurut Rerie, kolaborasi yang kuat antarpihak terkait di tingkat pusat dan daerah harus diwujudkan agar kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar di sejumlah daerah dapat segera diatasi, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. (H-3)
KEWASPADAAN terhadap ancaman gangguan kesehatan mental anak dan remaja harus ditingkatkan dan menjadi kepedulian bersama untuk segera diatasi.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
BANGUN kewaspadaan masyarakat untuk mengantisipasi ancaman penyebaran virus Nipah di tanah air.
Aspek inklusivitas harus menjadi fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.
DORONG upaya pencegahan pekerja anak di tanah air secara konsisten dengan menerapkan kebijakan yang komprehensif dan didukung sejumlah pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Lestari Moerdijat mengatakan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus (ABK) dan disabilitas harus terus digencarkan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved