Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI upaya untuk mempermudah akses layanan pendidikan dan tenaga pengajar yang kompeten harus konsisten dilakukan demi mewujudkan kualitas sumber daya manusia nasional yang lebih baik dan merata di tanah air.
"Hasil Asesmen Nasional 2024 ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata sehingga sejumlah perbaikan yang dibutuhkan bisa segera direalisasikan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/3).
Data Asesmen Nasional 2024 mencatat, proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi selama tahun 2022 hingga 2024 mengalami peningkatan, yaitu dari 59,49% pada 2022, 68,05% pada 2023, menjadi 70,03% pada 2024 untuk kompetensi literasi.
Selain itu dari 45,24% pada 2022, 62,45% pada 2023, menjadi 67,94% pada 2024 untuk kompetensi numerasi. Namun, catatan pada hasil Asesmen Nasional tersebut menyebutkan, meski terjadi peningkatan proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum pada literasi dan numerasi, pencapaian itu belum merata di kabupaten/kota di Indonesia.
Hal itu disebabkan di sejumlah daerah masih terkendala dalam mengakses layanan pendidikan dan menghadapi keterbatasan jumlah pendidik. Menurut Lestari, sejumlah catatan dari hasil asesmen tersebut harus mampu diinvestigasi lebih lanjut agar segera ditemukan akar permasalahannya.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, respon segera dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat diharapkan, terkait sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan pendidikan di sejumlah daerah.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai capaian kompetensi minimal para peserta didik harus konsisten ditingkatkan dan diperluas cakupannya dengan berbagai cara.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar pihak-pihak terkait di sejumlah daerah yang masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan dapat segera mencari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.
Menurut Rerie, kolaborasi yang kuat antarpihak terkait di tingkat pusat dan daerah harus diwujudkan agar kendala yang dihadapi dalam proses belajar mengajar di sejumlah daerah dapat segera diatasi, demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. (H-3)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
Tragedi longsor Bantargebang yang menewaskan 4 pekerja menjadi alarm krisis sampah. Simak analisis Eddy Soeparno soal implementasi Perpres PSEL 2025.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama pembangunan desa.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved