Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA mewujudkan kemudahan akses belajar bagi setiap anak bangsa harus mendapatkan dukungan semua pihak terkait demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
"Pelaksanaan Peraturan Menteri tentang Sistem Penerimaan Murid Baru membutuhkan dukungan nyata dari para pemangku kepentingan di daerah untuk mewujudkannya," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/3).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 3/2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang mengatur sekolah negeri hanya boleh menerima murid baru sesuai kuota yang ditetapkan.
Pada peraturan itu disebutkan, bila ada murid yang tidak tertampung di sekolah negeri, pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi siswa tersebut untuk belajar di sekolah swasta yang terakreditasi.
Menurut Lestari, sosialisasi terkait Permen Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB harus segera dilakukan untuk memastikan kesiapan setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik.
Jangan sampai, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kebijakan yang bertujuan mempermudah akses belajar bagi setiap warga negara terkendala dengan hal-hal teknis yang menghambat layanan pendidikan yang layak.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah mendorong para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang menghadirkan kemudahan akses layanan pendidikan bagi setiap anak bangsa.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap upaya untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing melalui penerapan sistem pendidikan yang mudah diakses dapat konsisten diwujudkan, demi tercapainya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur secara merata. (*/I-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kebinekaan harus menjadi kekuatan bangsa di tengah momentum perayaan Nyepi dan Idul Fitri.
Tradisi mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indonesia yang mengancam daya saing bangsa.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan keterampilan guru untuk mendukung pendidikan inklusif di Indonesia, memastikan layanan pendidikan berkualitas bagi semua anak.
Forum Denpasar soroti eskalasi konflik Iran-AS pasca-serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Simak dampak ekonomi global, ancaman Selat Hormuz, dan langkah antisipasi Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan kasus bunuh diri anak bukan sekadar isu kesehatan mental.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
PENINGKATAN keamanan pangan membutuhkan kebijakan yang tepat demi mewujudkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik di masa depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved