Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN POM menjamin pelayanan dan pengawasan terkait obat maupun pangan tetap berjalan maksimal meski terkena efisiensi anggaran yang cukup besar.
Kepala Badan POM Taruna Ikrar menjelaskan lembaganya awalnya mendapat efisiensi anggaran sebesar 54%, namun setelah dilakukan revisi tinggal 41% atau dari Rp2,56 triliun yang dipotong Rp1,1 triliun tersisa sekitar Rp1,4 triliun. Dari jumlah tersebut biaya pegawai dan seterusnya itu kurang lebih Rp880 miliar.
"Kemudian ditambah dengan operasional kita yang sudah jalan kurang lebih Rp200 miliar jadi ada selisih Rp300 miliar. Sebanyak Rp300 miliar kami optimistis tetap bisa menjalankan secara maksimal tupoksi dari Sabang sampai Merauke dengan tetap memperhatikan efisiensi," kata Ikrar di Kantor Badan POM, Jakarta, Kamis (13/2).
Ia menjelaskan efisiensi dilakukan pada komponen yang tidak dibutuhkan. Namun pada komponen yang sifatnya penting dan mendasar tetap tersedia anggarannya. Berdasarkan hitungan dari Badan POM untu operasional dan sebagainya, mereka optimistis tetap bisa menjalankan secara maksimal tugas dan kewajibannya.
"Kami merasa yakin dan seolah kami masih bisa optimis menjalankan secara maksimal sesuai tupoksi hal-hal yang perlu kita lakukan seperti program-program yang telah disetujui oleh Komisi IX DPR RI dan dari efisiensi itu kita sudah hitung kami masih optimis bisa menjalankan program-program secara maksimal," tegasnya.
Kemudian pada kewajiban turut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan POM telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) ada beberapa item anggaran pembiayaan yang dikerjakan melalui program dari BGN.
Sementara dari Badan POM menyumbang tenaga dan sumber daya di daerah-daerah yang dimiliki. Pengawasan MBG yang dilakukan oleh Badan POM dimulai dari rumah produksinya.
"Bagaimana kita evaluasi produk-produk yang akan bisa dijadikan untuk MBG. Jadi termasuk isinya, sumbernya, pelatihan SDM, dan sebagainya yang melibatkan Badan POM,' ucapnya.
Kemudian masuk pada fase berikutnya distribusinya dari rumah produksi hingga ke tangan para siswa.
"Kesimpulannya ada kurang lebih 13 program yang akan kita jalankan secara nasional. Hubungannya dengan efisiensi anggaran, Badan POM optimis bisa menjalankan dengan baik program-programnya dan kita yakin apa yang diputuskan oleh presiden yakin itu untuk kebaikan masyarakat," pungkasnya. (S-1)
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah mendorong efisiensi anggaran dan mobilitas aparatur dengan memangkas perjalanan dinas.
Pemprov Kalsel harus bekerja keras mendorong masuknya investasi ke daerah sebagai pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
Sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti sektor transportasi, ritel offline, food and beverage di kawasan perkantoran, serta hospitality akan terdampak negatif WFH.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved