Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN POM menjamin pelayanan dan pengawasan terkait obat maupun pangan tetap berjalan maksimal meski terkena efisiensi anggaran yang cukup besar.
Kepala Badan POM Taruna Ikrar menjelaskan lembaganya awalnya mendapat efisiensi anggaran sebesar 54%, namun setelah dilakukan revisi tinggal 41% atau dari Rp2,56 triliun yang dipotong Rp1,1 triliun tersisa sekitar Rp1,4 triliun. Dari jumlah tersebut biaya pegawai dan seterusnya itu kurang lebih Rp880 miliar.
"Kemudian ditambah dengan operasional kita yang sudah jalan kurang lebih Rp200 miliar jadi ada selisih Rp300 miliar. Sebanyak Rp300 miliar kami optimistis tetap bisa menjalankan secara maksimal tupoksi dari Sabang sampai Merauke dengan tetap memperhatikan efisiensi," kata Ikrar di Kantor Badan POM, Jakarta, Kamis (13/2).
Ia menjelaskan efisiensi dilakukan pada komponen yang tidak dibutuhkan. Namun pada komponen yang sifatnya penting dan mendasar tetap tersedia anggarannya. Berdasarkan hitungan dari Badan POM untu operasional dan sebagainya, mereka optimistis tetap bisa menjalankan secara maksimal tugas dan kewajibannya.
"Kami merasa yakin dan seolah kami masih bisa optimis menjalankan secara maksimal sesuai tupoksi hal-hal yang perlu kita lakukan seperti program-program yang telah disetujui oleh Komisi IX DPR RI dan dari efisiensi itu kita sudah hitung kami masih optimis bisa menjalankan program-program secara maksimal," tegasnya.
Kemudian pada kewajiban turut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan POM telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) ada beberapa item anggaran pembiayaan yang dikerjakan melalui program dari BGN.
Sementara dari Badan POM menyumbang tenaga dan sumber daya di daerah-daerah yang dimiliki. Pengawasan MBG yang dilakukan oleh Badan POM dimulai dari rumah produksinya.
"Bagaimana kita evaluasi produk-produk yang akan bisa dijadikan untuk MBG. Jadi termasuk isinya, sumbernya, pelatihan SDM, dan sebagainya yang melibatkan Badan POM,' ucapnya.
Kemudian masuk pada fase berikutnya distribusinya dari rumah produksi hingga ke tangan para siswa.
"Kesimpulannya ada kurang lebih 13 program yang akan kita jalankan secara nasional. Hubungannya dengan efisiensi anggaran, Badan POM optimis bisa menjalankan dengan baik program-programnya dan kita yakin apa yang diputuskan oleh presiden yakin itu untuk kebaikan masyarakat," pungkasnya. (S-1)
Efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo sejalan dengan visi dan misi gubernur terpilih Dedi Mulyadi.
Pemkot Bandung pun akan segera menerbitkan Instruksi Wali Kota (Inwal) sebagai pedoman pelaksanaan seleksi program tersebut untuk melakukan pemangkasan anggaran.
Sebagai langkah awal Pemkot Bandung telah mengevaluasi belanja daerah sejak Desember 2024
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Cirebon mengeluarkan surat edaran agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunda pengadaan barang dan jasa yang tidak terkait dengan belanja wajib.
Meskipun pembahasan anggaran perubahan akan dilaksanakan pada Agustus, tetapi penyesuaiannya harus dilakukan sejak sekarang
Pemkot Cirebon belum menentukan besaran anggaran yang akan terkena pemangkasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved