DPR Sebut Cek Kesehatan Gratis Tingkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ia berharap layanan di fasilitas kesehatan (faskes) siap dan merata.

“Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan secara gratis guna mendeteksi penyakit lebih dini. Dengan deteksi dini, kita bisa melakukan intervensi lebih cepat dan mencegah kondisi kesehatan yang lebih buruk di kemudian hari,” ujar Edy, Senin (10/2). 

Dalam rangka memastikan kesiapan pelaksanaan program ini, Komisi IX DPR RI telah melakukan pengawasan ke beberapa provinsi. Tujuannya guna melihat langsung kondisi fasilitas kesehatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan gratis. Dari hasil pengawasan, masih ditemukan sejumlah kendala seperti kesiapan sumber daya manusia tenaga kesehatan, sarana pendukung pemeriksaan, serta pemetaan target sasaran.  

Baca juga :  Aturan Turunan UU Kesehatan Molor dari Target, Kemenkes: Masih Disusun

“Ini harus dikawal dengan baik agar tidak terjadi lonjakan pasien yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan dan fasilitas yang tersedia,” kata Edy. 

Meskipun ada kuota harian, menurutnya masyarakat bisa kebagian kuota sehingga harus datang di lain waktu. Legislator Dapil Jawa Tengah III itu juga menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum ulang tahun sebagai waktu bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. 

Namun, ada masyarakat yang tidak menyadari atau bahkan lupa tanggal ulang tahun mereka, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau lansia. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan sosialisasi yang masif agar masyarakat mengetahui hak mereka untuk mendapatkan pemeriksaan gratis pada hari ulang tahun mereka. “Kader bisa dilibatkan untuk mengingatkan,” katanya. 

Baca juga : Warga Diminta Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas

Selain itu, dia juga menyoroti keterbatasan sarana kesehatan di beberapa daerah. Dari pengawasan di Sulawesi Tengah, misalnya, masih ditemukan puskesmas di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan alat pemeriksaan. Apalagi di daerah terpencil. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak terjadi ketimpangan antara program nasional dengan kondisi fasilitas kesehatan di daerah.  

“Kita harus memastikan bahwa alat kesehatan yang diperlukan tersedia di semua fasilitas kesehatan, terutama untuk pemeriksaan-pemeriksaan penting seperti deteksi kanker serviks. Jangan sampai ada daerah yang tidak bisa menjalankan program ini karena keterbatasan alat atau tenaga medis yang kurang terlatih,” imbuh Edy. 

Lebih lanjut, Edy menegaskan bahwa program cek kesehatan gratis ini harus diintegrasikan dengan layanan BPJS Kesehatan. Sebab, BPJS Kesehatan juga memiliki program serupa. Selain itu, jika masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya setelah menjalani CKG, mereka tentu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Baca juga : Cek Kesehatan Gratis harus Diimbangi Sosialisasi yang Masif

“Jika hasil screening menunjukkan adanya penyakit, mereka harus bisa segera mendapatkan perawatan lanjutan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, program ini harus terkoneksi dengan BPJS Kesehatan agar masyarakat tidak terbebani biaya pengobatan sendiri,” tegasnya.  

Terkait efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp19,6 triliun, Edy menegaskan bahwa pemotongan anggaran tidak boleh berdampak pada pengadaan obat dan vaksin. Apalagi saat ini sedang dilaksanakan CKG yang memungkinkan masyarakat mengetahui sakitnya dan membutuhkan pengobatan. “Jangan sampai ada pasien yang akhirnya harus membeli obat dengan biaya sendiri karena stok di fasilitas kesehatan kosong,” kata Edy. 

Oleh karena itu, sambung dia, Komisi IX DPR RI akhirnya menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 9,4 triliun bagi Kementerian Kesehatan untuk memastikan beberapa hal tetap berjalan. Anggaran tambahan ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis, memastikan ketersediaan obat dan vaksin, membayar iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)  kelas 3, dan mendukung pendidikan tenaga kesehatan.  (H-3)