Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PROGRAM Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan dimulai pada 10 April mendatang menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi Tjandra Yoga Aditama memaparkan lima hal krusial yang perlu dipersiapkan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program ini.
Pertama, ia menekankan pentingnya kejelasan mengenai cakupan pemeriksaan yang akan dilakukan. Menurutnya, standar pemeriksaan harus seragam di seluruh daerah, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang layanan yang mereka terima.
"Apa saja cakupan pemeriksaan ini perlu diumumkan secara luas sejak sekarang, sehingga kita semua tahu yang akan diperiksa," ujarnya.
Kedua, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di fasilitas kesehatan menjadi perhatian utama. Tjandra mengingatkan bahwa puskesmas saat ini sudah menghadapi beban kerja tinggi dengan antrean panjang pasien setiap hari.
"Kalau petugas kesehatan sama saja jumlahnya seperti sekarang, tentu tidak tepat, baik karena beban kerja jadi berlebihan maupun juga menjaga mutu dan kepuasan pasien dan pengunjung puskesmas," jelasnya.
Ketiga, ia menyoroti keterbatasan ruang tunggu di puskesmas, terutama di kota-kota besar. Kondisi ini dikhawatirkan akan memperburuk kenyamanan dan meningkatkan risiko penularan penyakit.
"Kalau luas tempatnya tetap sama, tentu jadi lebih berdesakan yang bukan saja tidak nyaman tetapi bisa saja ada risiko penularan dari pasien ke orang sehat yang datang untuk periksa kesehatan gratis," katanya.
Keempat, Tjandra menegaskan perlu prasarana yang memadai untuk mendukung berbagai jenis pemeriksaan. Ini mencakup ketersediaan mesin analisa laboratorium, reagen untuk pemeriksaan darah, urine, dahak, hingga pot penampungan sampel.
"Belum lagi kalau ada pemeriksaan lain seperti radiologi yang masuk dalam cakupan pemeriksaan kesehatan gratis program pemerintah ini," tambahnya.
Kelima, sistem manajemen yang baik harus diterapkan untuk mengatur alur pemeriksaan, mulai dari kedatangan warga, dokumen yang harus dibawa, hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan.
"Sesudah diperiksa, sebaiknya hasilnya dijelaskan oleh dokter puskesmas ke warga yang diperiksa, lalu disampaikan juga yang perlu dilakukan warga sesuai hasil pemeriksaannya," tuturnya.
Tjandra berharap program ini benar-benar mampu menyediakan sarana yang diperlukan agar masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dengan baik.
"Semoga program pemeriksaan kesehatan gratis memang dapat menyediakan sarana yang diperlukan agar kita semua dapat 'check up' dengan baik dan status kesehatan kita secara lengkap dapat terjaga," pungkasnya. (Z-2)
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
"Puskesmas itu berada di 18 dari 23 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Sudah bisa melayani kesehatan masyarakat,"
Pembangunan dan pengoperasian puskesmas ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan yang lebih dekat dan mudah diakses warga.
BAYANGKAN di suatu pagi di sebuah puskesmas, antrean sudah mengular sejak matahari belum tinggi.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat saat ini ada 10.300 puskesmas di Indonesia, jumlah tersebut termasuk 2.652 yang kategori puskesmas terpencil dan sangat terpencil.
Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan bahwa setidaknya terdapat lima hal yang perlu disiapkan sehubungan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang akan dimulai 10 April 2025.
DIREKTUR Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan 28 petugas kesehatan telah terbunuh dalam 24 jam terakhir di Libanon.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved