Komisi X DPR Buka Ruang Dialog dengan Dosen terkait Tukin

KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian merespon rencana dosen ASN yang akan melakukan demo di depan Istana Negara Jakarta. Ia menegaskan DPRI RI akan sangat serius dan proaktif dalam menjawab aspirasi para dosen terkait tunjangan kinerja (tukin).

"Komisi X pasti akan membuka ruang dialog dengan perwakilan atau asosiasi dosen untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan tuntutan mereka," kata Hetifah saat dihubungi, Minggu (2/2).

Dialog tersebut sangat penting untuk memahami akar permasalahan, apakah terkait kendala regulasi, ketidakcukupan besaran tunjangan atau masalah administratif lainnya. Ketidaksesuaian atau kelemahan dalam kebijakan pemerintah terkait tukin, Komisi X tentu merekomendasikan perbaikan kepada pemerintah, khususnya Kemendiktsaintek, Kemenkeu, dan Kementerian/Lembaga lain yang terkait.

Baca juga : Tempuh Perjalanan Darat, Puluhan Dosen dari Sumbar Bergerak ke Jakarta untuk Demo Soal Tukin

"Penting saya sampaikan, bahwa Komisi X DPR RI sangat berkomitmen untuk mendorong peningkatan anggaran pendidikan, khususnya untuk kesejahteraan dosen, sebagai upaya untuk memastikan bahwa tenaga pendidik, termasuk dosen, mendapatkan hak-hak mereka secara layak," ujar dia.

Pada rapat kerja dengan Kemendiktisaintek di 23 Januari, Komisi X mendesak pemerintah agar dalam implementasi kebijakan terkait tunjangan kinerja dosen dilakukan secara transparan. Kemdiktisaintek harus segera menyampaikan Peta Jalan Implementasi Pembayaran Tunjangan Kinerja yang telah dijanjikan kementerian sebelumnya. Peta jalan tersebut harus menjelaskan mekanisme pembayaran, evaluasi, serta standar kriterianya. Dialog pemerintah dengan para dosen juga harus dilakukan, agar publik tahu dengan apa yang telah mereka upayakan untuk memenuhi hak para dosen. Pun tidak terjadi kesalahpahaman yang membuat para dosen turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi.

Selain itu, Komisi X juga telah mengomunikasikan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk memberikan kepastian pada dosen bahwa tuntutannya ditangani serius. Komisi X selanjutnya akan memantau dan memastikan tidak ada lagi kendala administratif maupun kendala regulasi yang menghambat, sehingga hak-hak dosen segera dapat dipenuhi.(M-2)