Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan Indonesia negara besar. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilakukan bertahap. Itu disampaikan merespons beberapa wilayah yang mengeluhkan belum melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).
"Ya memang begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping (purwarupa atau contoh) untuk menentukan mana yang model yang tepat, tidak bisa dilakukan semuanya, tentu saja ini
bertahap," terang Pratikno.
Lebih lanjut ia menjelaskan kewenangan Kemenko PMK dalam program MBG ialah terkait penerima manfaatnya seperti anak sekolah. Sedangkan untuk pelaksanaanya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional.
Pratikno meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis di Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C Cahaya Jaya, Jakarta Utara, kemarin (13/1). Ia menyebut MBG sebagai tradisi makan sehat. (Ant/H-3)
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
PROSES pengelolaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Sarolangun, Polda Jambi, dipuji oleh Tim Satgas Pangan dan Gizi.
Persoalan mulai dari kebersihan dapur, proses perizinan, pengelolaan limbah dan pembuangan limbah ke sungai.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Menko PMK Pratikno menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Proses pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan berkat kerja bersama pemerintah dan masyarakat.
Pratikno, mengatakan bahwa 10 tahun lalu, Indonesia mengambil keputusan berani dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh terasa sangat berat.
Pemerintah, lanjutnya, mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa—mulai dari mitigasi bencana hingga layanan dasar bagi kelompok rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved