Presiden Minta KPK Awasi Penyelenggaraan Haji 2025

PRESIDEN Prabowo Subianto telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan haji 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat guna memastikan hak jemaah haji tidak terabaikan.

Menurut Dasco, Presiden memberikan perhatian khusus agar KPK mendampingi Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) dalam penyelenggaraan haji. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi manipulasi yang merugikan jemaah haji.

“Kita harus lebih waspada terhadap temuan-temuan Panitia Khusus (Pansus) sebelumnya, yang mengungkap adanya manipulasi slot jemaah. Hal ini menyebabkan mereka yang berhak berangkat justru tidak mendapatkan haknya secara penuh,” ujar Dasco dalam rapat dengan komisi VIII DPR RI, Selasa (7/1).

Selain itu, Dasco juga menyampaikan apresiasi Presiden terhadap kinerja Panitia Kerja atau Panja Haji 2025 yang berhasil menurunkan biaya haji di tengah tantangan ekonomi, termasuk fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar.

“Ini menjadi bukti bahwa kerja-kerja DPR, terutama melalui pansus, bermanfaat dalam mengevaluasi penyelenggaraan haji,” ujarnya.

Peningkatan pengawasan ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan haji 2025 berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir haknya dirugikan. (Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia