Sektor Kesehatan Perlu Perhatian Mendesak: Penyakit Kardiovaskular dan Penyakit Menular belum Tertangani dengan Baik

SEKTOR kesehatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian mendesak. Dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa, mereka menyoroti sejumlah masalah fundamental yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan dalam sistem kesehatan nasional belum membuahkan hasil yang memadai.  

Masalah pertama ialah profil kesehatan masyarakat Indonesia menjadi salah satu sorotan utama. Penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, malaria, dan demam berdarah masih belum tertangani dengan baik. Selain itu, peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskular dan metabolik seperti penyakit jantung dan diabetes menambah beban sistem kesehatan. 

“Indonesia masih berada di empat negara terbelakang di ASEAN dalam hal Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan Angka Harapan Hidup,” tegas perwakilan Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa Djohansjah Marzoeki dalam keterangan resmi, Rabu (1/1). 

Baca juga : Kemenkes: Hati-hati Ikuti Saran Pengobatan dari AI

Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap ketahanan kesehatan bangsa, terutama ketika dibandingkan dengan negara tetangga.  

Kritik juga ditujukan pada prioritas Kementerian Kesehatan yang dinilai lebih mengutamakan proyek mercusuar, seperti pengadaan laboratorium kateterisasi (Cath-lab) dan proyek genomik, dibandingkan dengan program promotif dan preventif yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Proyek-proyek tersebut disebut menggunakan dana pinjaman luar negeri dan dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada menjawab kebutuhan rakyat. Aliansi menilai pendekatan ini tidak efisien dan cenderung mengabaikan substansi utama persoalan kesehatan.  

Baca juga : Telekesehatan dan Telemedicine: Mengubah dan Memperluas Penyediaan Layanan Kesehatan

Permasalahan internal antara Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi kesehatan juga menjadi perhatian. Disharmoni antara Menteri Kesehatan dan organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dianggap menghambat pelaksanaan program kesehatan. “Ibarat seorang panglima perang yang tidak berkomunikasi dengan pasukannya sendiri,” imbuhnya. 

Ketegangan ini diperburuk dengan kebijakan yang dianggap mencampuri ranah organisasi profesi, termasuk dalam pengelolaan pendidikan berkelanjutan dan pembentukan kolegium.  

Aliansi juga menyoroti kepemimpinan di sektor kesehatan yang dianggap kurang berbasis keahlian. Penunjukan pejabat tanpa latar belakang dan pengalaman memadai di bidang kesehatan dinilai berkontribusi pada kebijakan yang tidak tepat sasaran. 

Baca juga : Menilik Dampak Luas dari Standardisasi Kemasan Produk Turunan Tembakau  

Mereka menyarankan agar posisi Menteri Kesehatan diisi oleh individu dengan pendidikan dan pengalaman mendalam dalam sektor ini untuk memastikan kebijakan yang lebih relevan dan berbasis kebutuhan nyata.  

Melihat kondisi ini, Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa menyerukan kepada Presiden untuk meninjau kembali kebijakan yang tidak pro-rakyat serta memperkuat kepemimpinan berbasis profesionalisme. 

“Dengan kondisi ini, sulit bagi negara ini mempersiapkan masyarakat Indonesia yang berkualitas dalam menyongsong Indonesia Emas,” ujar mereka.  

Tanpa langkah perbaikan yang signifikan, sektor kesehatan Indonesia tidak hanya akan menjadi beban bagi masyarakat, tetapi juga menghambat upaya mencapai kemajuan nasional. 

Ke depan, diperlukan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan kolaborasi erat antara pemangku kepentingan untuk memastikan kesehatan menjadi pilar utama pembangunan bangsa. (H-2)