Komunikasi Risiko Bencana Siapkan Indonesia Hadapi Bencana

INDONESIA dikenal sebagai negara yang rawan bencana alam. Setiap tahun, Indonesia menghadapi berbagai ancaman seperti gempa bumi, banjir, erupsi gunung berapi, dan cuaca ekstrem. Tantangan ini menuntut adanya kesiapsiagaan yang solid dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu kunci penting dalam menghadapi bencana adalah komunikasi risiko bencana yang efektif.

Namun, komunikasi risiko di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim akses terhadap infrastruktur komunikasi. Padahal, informasi yang akurat dan tepat waktu sangat diperlukan agar masyarakat bisa memahami risiko yang mereka hadapi serta mengetahui langkah-langkah pencegahan yang harus diambil.

Komunikasi yang efektif bukan hanya soal memberikan informasi, tetapi juga soal membangun kepercayaan. Dalam situasi darurat, masyarakat perlu mendapat informasi yang dapat dipahami dengan mudah agar mereka bisa membuat keputusan yang tepat dan melindungi diri sendiri serta orang di sekitarnya.

Baca juga : Konferensi IABC Indonesia 2024: Mengungkap Tren Komunikasi Berbasis Dampak Sosial dan Etika Menuju 2025

Pengalaman dari erupsi Gunung Kelud pada 2014 mengajarkan bahwa sistem komunikasi bencana yang kuat sangat penting. Saat itu, BNPB mulai menyusun draft Rencana Induk Sistem Komunikasi Bencana untuk periode 2014-2019. Namun, hingga kini dokumen ini belum diperbarui dan diimplementasikan sepenuhnya.

Pada 2022, saat Indonesia menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, pentingnya strategi nasional komunikasi risiko kembali diangkat. BNPB, bekerja sama dengan UN OCHA dan BBC Media Action, menekankan bahwa strategi ini harus mencakup semua elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil.

Strategi nasional ini diharapkan menjadi panduan bagi berbagai kementerian dan lembaga dalam melaksanakan komunikasi risiko bencana. Tanpa kerangka kerja yang jelas, upaya mitigasi dan respons bencana bisa terhambat.

Baca juga : BNPB Tetapkan Jabar Wilayah Rawan Bencana Hidrometeorologi

Untuk itu, A-PAD Indonesia bersama Yayasan Skala Indonesia, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya menyerahkan Rekomendasi Komunikasi Risiko Kebencanaan (Recommendation for Risk Communication) kepada pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Rekomendasi ini dihasilkan setelah melalui berbagai diskusi penjang, termasuk FGD, desk research, dan diskusi informal lainnya yang dilaksanakan di berbagai tempat. Diskusi ini dilakukan dengan mengundang berbagai pihak terkait, organisasi masyarakat sipil, akademisi, para ahli, dan mendengar dari pemerintah.

Beberapa rekomendasi penting yang perlu diperhatikan BNPB di antaranya BNPB harus memastikan seluruh wilayah, terutama yang rawan bencana, memiliki akses ke teknologi komunikasi yang memadai, termasuk sistem peringatan dini yang andal.

Baca juga : Peran Media Penting Soroti Isu Pertanahan dan Tata Ruang

Pelatihan terkait komunikasi risiko bencana harus diperluas, mencakup staf internal BNPB, petugas lapangan, hingga mitra di tingkat daerah. Penggunaan teknologi terkini dalam penyebaran informasi juga perlu ditingkatkan.

Kemudian, koordinasi antara BNPB dan berbagai kementerian lainnya perlu diperkuat untuk memastikan aliran informasi yang cepat, tepat, dan dapat diandalkan selama bencana terjadi.

Selain BNPB, beberapa kementerian dan lembaga lain juga memiliki peran penting dalam mengelola komunikasi risiko bencana seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus memperkuat regulasi terkait penyebaran informasibencana melalui platform digital dan media massa. Kominfo juga perlu memastikan akses informasi hinggake daerah-daerah terpencil.

Baca juga : 25 Kelurahan Rawan Banjir, BPBD Siagakan 267 Personel Saat Hari Pencoblosan 

Selain itu, BMKG, PVMBG, dan Kementerian PUPR yang  bertanggung jawab dalam pemantauan ancaman bahaya alam seperti gempa bumi dan cuaca ekstrem. Mereka harus memperkuat koordinasi dalam berbagi data dan memastikan informasi bisa segera diakses oleh masyarakat.

Terakhir adalah Kementerian Sosial (Kemensos yang harus memastikan bahwa informasi risiko bencana dapat diakses oleh kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

Edukasi

Selain pemerintah, LSM, sektor swasta, dan media massa juga berperan penting dalam mendukung komunikasi risiko bencana. LSM dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan, sementara sektor swasta bisa berkontribusi melalui penyediaan infrastruktur teknologi atau bantuan lainnya. 

Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan tidak menimbulkan kepanikan. Kerja sama antara media dan pemerintah menjadi sangat penting dalam melawan penyebaran informasi yang salah atau hoaks saat bencana terjadi.

Selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan akan komunikasi krisis kebencanaan menjadi semakin mendesak. Berbeda dengan komunikasi risiko yang lebih berfokus pada kesiapsiagaan, komunikasi krisis lebih menitikberatkan pada respons saat bencana terjadi.

Berdasarkan lebih dari 10 diskusi yang dilakukan sejak akhir 2022 hingga Agustus 2024, masyarakat sipil merekomendasikan agar BNPB segera menyusun Peraturan Manajemen Komunikasi Krisis. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk relawan, akademisi, hingga pakar komunikasi. 

Indonesia memerlukan strategi komunikasi risiko dan krisis yang solid untuk melindungi masyarakatnya dari dampak buruk bencana. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan media sangat penting dalam memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu sampai ke tangan masyarakat. Dengan memperkuat infrastruktur komunikasi, pelatihan, dan koordinasi antar-lembaga, Indonesia bisa lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa depan. (H-2)