Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengatakan ada beberapa hal yang paling utama dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). Menurut Tomsi, SDM harus memiliki budaya melayani. Sebab, budaya melayani menjadi kunci penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Kalau tidak memiliki budaya melayani maka bagaimana kesulitan itu dicari jalan keluarnya. Jadi dasarnya adalah manusianya, apakah yang bersangkutan memiliki budaya melayani atau tidak,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Sabtu (30/11).
Lebih lanjut, hal penting lainnya adalah standar atau biasa disebut standar operasiobal prosedur (SOP). Tomsi mengatakan, ada 3 hal dalam standar ini yakni persyaratan, kepastian waktu, dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak.
“Ini harus jelas persyaratannya apa saja, waktunya berapa lama, dan pastikan yang dibayarkan masyarakat sesuai dengan kuitansi yang diterima. Ini yang kita kenal dengan sebutan standar. Standar ini yang terus kami kejar,” ujar Tomsi.
Selain itu, diperlukan juga melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. “Ketika merasa sudah melayani dengan baik, tetap kami harus memperhatikan hasil yang telah kami lakukan yaitu bagaimana masyarakat sebagai pelanggan atau yang kami layanani itu merasa puas atau tidak puas. Karena itu, survei tetap harus dilaksanakan, supaya kami bisa berkaca ke diri sendiri, oh kekurangan saya di sini. Jadi tidak merasa dirinya benar sendiri dan puas sendiri,” ujarnya.
Tomsi juga meminta pemerintah daerah untuk mempermudah pelayanan, yakni dengan menyatukan berbagai pelayanan dalam satu tempat. “Bagaimana agar masyarakat tidak muter-muter ke kantor dinas ini ke kantor dinas ini, jadi disatukan lah layanan publiknya, dibuat di satu tempat, supaya satu titik saja yang didatangi,” ucapnya.
Koordinasi antar dinas juga diperlukan untuk memberikan kualitas pelayanan di satu tempat. Kemudian, teknologi juga memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. “Tapi, teknologi ini kalau belum siap jangan dulu dilakukan, karena akan merusak pelayanan. Karena itu, harus diyakinkan kesiapan teknologinya, kalau belum siap, manual. Begitu siap (teknologinya), berikan layanan prima. Jangan setengah-setengah akhirnya dua kali kerja,” pungkas Tomsi. (S-1)
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP Tahun 2025.
PemkabĀ Mimika menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 atas inovasi strategis yang dinilai memangkas birokrasi, mempermudah investasi
Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Kamis (28/8), Kecamatan Ngawen menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025.
Melalui forum konsultasi publik, diharapkan ada saran dan masukan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah kecamatan selaku penyelenggara pelayanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved