Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengaku prihatin denganbanyaknya masyarakat Indonesia yang lebih percaya untuk berobat ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, daripada berobat di dalam negeri.
“Sayang ya 80 persen rumah sakit di Penang itu isinya orang Indonesia semua. Saya kemarin ke sana, walaupun saya senang karena saya berobat di sana dilayani dengan sangat baik, ramah, kemudian teratur, murah, tapi saya sedih, kok bisa 80 persen orang Indonesia ada di sana,” ujar Irma dalam keterangan resmi, Senin (18/11).
Irma percaya bahwa kualitas dokter yang ada di Indonesia tidak kalah saing dengan dokter yang ada di luar negeri. Hanya saja, Irma mengingatkan kepada para dokter di Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang pintar dan ramah kepada pasien. Pintar dalam arti ini tepat dalam memberikan resep obat untuk pasien.
“Tadi temen-temen dokter ya, yang berada di sini kalau melayani pasien jangan judes-judes, jangan acuh tak acuh, merasa bosen, merasa dokter, senyum aja pelit, itu bikin pasien sakit,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, Irma pun meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti akan mendukung peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Saya kira bisalah, pasti bisalah kalau kita bicara ke Pak Prabowo, karena apa, saya melihat pak Prabowo ini, saya melihat itu gebrakan-gebrakan yang beliau sampaikan itu dan menegaskan memang betul-betul ini menjadikan Indonesia ini ke depan ini Singa Asia,” ujar Irma.
Terakhir, Irma berharap agar seluruh rumah sakit vertikal di Indonesia, mulai dari bangunan, fasilitas kesehatan hingga dokternya bisa seperti Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Makassar yang terlihat megah dan lengkap fasilitas kesehatannya.
“Minimal kalau tidak seperti Rumah Sakit Vertikal di Makassar, karena kan baru ya, yang renovasi nya itu seperti ini juga, harus seperti ini, sehingga ada rasa bangga, pride kita itu mengguncang melihat rumah sakit-rumah sakit yang bagus-bagus seperti ini,” pungkasnya. (H-2)
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
Kowani juga mendorong agar negara hadir secara nyata dalam menjamin hak, keselamatan, dan kesejahteraan PRT sebagai bagian dari warga negara yang setara di hadapan hukum.
RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk dibahas pada tahun 2025.
Langkah tersebut dinilai sebagai pilihan politik sadar untuk memperkuat kapasitas mesin negara dalam mengejar target Indonesia menjadi negara maju.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 bisa jadi bahan evaluasi total untuk kualitas pendidikan nasional. Hasil TKA jadi alarm
Penguatan kewenangan Kemenkop, termasuk dalam aspek penegakan hukum, akan membuat pengelolaan dan pengawasan koperasi lebih aman dan terarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved