Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
ANGGOTA Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan dalam upaya menyelamatkan industri media saat ini, perusahaan pers bisa mengelola iklan dari pemerintah dan pihak swasta.
"Saya punya pemikiran bahwa iklan banyak dari brand swasta. Pihak swasta dan pemerintah dua-duanya bisa kita kelola, saya yakin bisa," kata Totok dalam diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu (30/10).
Menurutnya iklan-iklan swasta yang sekarang mulai menurun sekali diberikan kepada media masa baik lokal maupun nasional, bisa disiasati dengan campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah atau negara dengan mendorong agar iklan-iklan swasta itu tetap diberikan kepada media-media mainstream seperti diberikan semacam insentif.
Dengan begitu membuat media mainstream merasa tetap harus dijaga karena media mainstream memiliki empat itu yang harus dijaga antara lain informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
"Saya kira yang bisa kemudian dibantu tanpa mengurangi bobot kemampuan atau kekuatan media sebagai media kontrol sosial," ucapnya.
Ia mencontohkan informasi tentang legasi Presiden Joko Widodo pada saat itu. Kemudian fungsi hiburan yang juga banyak.
"Tetapi tentu karena pers punya pilar keempat demokrasi, demokrasi itu tidak pernah lepas dari check and balances. Karena itulah bahkan ada kerja sama, ada bantuan apapun namanya dari negara atau pemerintah kepada media, janganlah kemudian ini membuat yang namanya fungsi kontrol sosial itu melemah atau berkurang kekuatan," jelasnya.
"Karena kalau ini yang terjadi maka pastilah demokrasi yang kemudian kita harapkan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik ini mungkin tidak akan jalan dengan sempurna," pungkasnya. (Iam/M-4)
Pembatasan iklan juga dapat berdampak pada industri kreatif secara luas.
ALUMNI dari Fikom Unpad akan menghadiri acara pengukuhan pengurus IKA Fikom Unpad periode 2024-2028 di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda industri media massa
Meutya mengakui bahwa kondisi industri media saat ini sedang tidak sehat. Karena itu, pemerintah merasa perlu hadir untuk menjamin keberlangsungan media
BTN siapkan restrukturisasi KPR bagi wartawan di tengah krisis industri media. Program rumah subsidi diluncurkan untuk 1.000 unit, berpeluang naik jadi 3.000.
Ekspansi ke Indonesia ini dilakukan di tengah komitmen Invictus Blue untuk terus memprioritaskan ketangguhan dan inovasi dalam menghadapi tren industri.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
PEMBENAHAN mutlak diperlukan di sejumlah sektor untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
KETUA Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan terdapat implikasi jika tidak memaksimalkan UU TPKS.
SEJAK disahkan 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum optimal ditegakkan dalam melindungi korban kekerasan seksual.
Lestari Moerdijat menegaskan bahwa perjuangan perempuan telah mewarnai sejarah, baik di bidang politik, militer, pendidikan, maupun jurnalistik.
Sampai dengan 31 Desember 2024, IASC telah menerima 18.614 laporan yang terdiri dari 14.624 laporan disampaikan oleh korban.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved