Lestari Moerdijat: Kedepankan Semangat Perdamaian dalam Menghadapi Konflik Global

DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi. Hal ini menjadi inti diskusi daring Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (14/1), yang membahas kedaulatan negara di tengah dinamika intervensi kekuatan global.

"Konflik global kini mesti diletakkan dalam konteks perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasikan tujuan fundamental negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, saat membuka diskusi bertema Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional dalam Operasi Militer Amerika di Venezuela.

Diskusi dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI, dan menghadirkan narasumber: Prof. Connie Rahakundini Bakrie (Guru Besar St. Petersburg State University, Rusia), Andi Widjajanto (Pengamat Pertahanan), Ririn Tri Nurhayati, Ph.D. (Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UGM), serta Andrew W. Mantong (Peneliti Hubungan Internasional CSIS) sebagai penanggap.

Baca juga : Masyarakat Harus Siaga Menyikapi Ancaman Dampak Perubahan Iklim

Rerie menekankan bahwa konflik antarnegara, seperti operasi militer Amerika Serikat di Venezuela, berdampak pada berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Menyikapi realitas politik global saat ini, Indonesia perlu mewaspadai bagaimana pergeseran kekuatan global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi. Ia menekankan perlunya sikap realistis menghadapi dampak yang diperkirakan akan signifikan pada tahun 2026, sekaligus mengedepankan perdamaian dan keadilan sosial.

Ririn Tri Nurhayati, Ph.D. menyoroti sisi hukum internasional, menekankan bahwa sistem hukum global saat ini cenderung bersifat anarkis. Dalam kondisi tersebut, negara-negara besar (great power) akan memaksimalkan kekuatannya untuk mencegah munculnya kompetitor baru. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Kepemimpinan Perempuan Perjuangan Nilai dan Empati

Terkait operasi militer AS di Venezuela, Ririn menilai hal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan negara yang dijamin oleh Piagam PBB. Ia menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, sekaligus menjaga stabilitas domestik.

Prof. Connie Rahakundini Bakrie menambahkan bahwa isu sumber daya alam, hak asasi manusia, dan kepentingan strategis sering dijadikan alasan bagi negara kuat untuk melakukan intervensi. 

Kondisi ini menuntut kohesi internal yang kuat dan penempatan figur yang tepat dalam pengelolaan sumber daya nasional. Menurut Connie, Presiden AS Donald Trump bukan anti-institusi, tetapi anti-pembatasan, sehingga hubungan multilateral bagi Trump kerap dianggap sebagai rintangan.

Menyikapi sepak terjang Amerika Serikat di dunia saat ini, Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto melontarkan pertanyaan: "Apakah kebijakan AS saat ini masih bisa disebut kebijakan sebuah negara atau sejatinya kebijakan Trump?" 

Ia memprediksi kebijakan tersebut kemungkinan akan berakhir pada 2029, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Trump. Andi menekankan bahwa kasus Venezuela merupakan anomali, sehingga operasi serupa sulit diterapkan di negara lain dalam waktu dekat.

Andrew W. Mantong menyoroti sisi penguasaan negara, menyatakan bahwa saat ini untuk menguasai sebuah negara tidak perlu menghancurkan batas wilayah fisik. Kegagalan tata kelola politik dan sumber daya domestik di Venezuela justru menjadi pintu masuk bagi intervensi asing. 

Ia menekankan bahwa kondisi global semakin tidak pasti, dan Venezuela mudah diintervensi karena pemerintahannya tidak mampu mengelola politik dan sumber daya secara efektif.

Menutup diskusi, wartawan senior Saur Hutabarat memberikan perspektif psikologis. Ia menyebut operasi militer AS di Venezuela sebagian orang anggap sebagai isu delusional, terkait individu dengan keyakinan yang salah dan kondisi kejiwaan yang tidak realistis. 

"Robert Jay Lifton benar, bahwa Donald Trump mengidap Solipsis, yaitu orang yang hanya yakin dengan pendapatnya sendiri," kata Saur. 

Ia juga menyoroti kemungkinan komplikasi psikologis antara karakter solipsis dan narsistik yang berujung pada operasi militer Venezuela. Menurut Saur, ada dua alternatif untuk menyelesaikan isu ini: membawa Trump ke psikiater untuk penanganan medis atau membawanya ke Mahkamah Pidana Internasional setelah masa kekuasaannya berakhir.