Mengembalikan Ujian Nasional Jadi Langkah Mundur Pendidikan Indonesia

Pemberlakuan kembali Ujian Nasional (UN) menjadi isu yang sedang menyeruak belakangan ini. Kabarnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mempertimbangkan untuk kembali menggunakan sistem UN. Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim sangat menyayangkan jika Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti ingin mengembalikan UN sebagai penentu kelulusan. 

“Jelas ini suatu langkah mundur karena pemberhentian UN adalah aspirasi dari hampir seluruh stakeholder pendidikan, para pakar, aktivis pendidikan, dan guru selama bertahun-tahun,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, Satriwan menegaskan bahwa UN tidak layak dijadikan sebagai standar kelulusan anak-anak. Pasalnya, anak-anak hanya belajar untuk ujian bukan untuk membangun karakter dan kompetensi. 

Baca juga : Pendidikan Nasional masih Hadapi Tantangan Literasi dan Numerasi

“Pola yang terbangun adalah teaching to the test. Lalu motivasi anak juga hanya ingin mendapatkan nilai berupa angka,” kata Satriwan.

Di sisi lain, mata pelajaran dalam UN hanya 5-6 mata pelajaran, padahal anak-anak belajar lebih dari 10 mata pelajaran. Sehingga mata pelajaran yang tidak ada di dalam UN akan menjadi hal yang tidak penting bagi anak-anak dan dikesampingkan atau disepelekan. 

“Ini psikologi yang terbangun dulu. Jadi UN membentuk anak yang apatis. Sedangkan pelajaran seperti agama, kewarganegaraan, olahraga, seni bukan jadi mata pelajaran yang penting bagi anak-anak. Padahal pelajaran itu untuk membangun karakter anak bangsa. Ini kan sebuah bentuk tindakan yang sangat tidak menunjukkan pendidikan itu sendiri karena anak hanya belajar mata pelajaran tertentu yang masuk UN,” tegasnya.

Baca juga :  Dr. Srirparna Saha: Pelajaran Harus Bisa Membuat Para Siswa Haus Ilmu

Menurutnya, UN jelas harus ditolak karena memiliki konsep diskriminatif dan tidak berkeadilan. Hal ini didasarkan pada UN yang diberlakukan sama untuk seluruh siswa di Indonesia. Padahal kondisi siswa, sekolah, guru, dan kualitas sarana dan prasarana sangat beragam. 

“UN itu justru bentuk represi negara pada siswa karena anak-anak hanya diuji dalam waktu singkat atau dalam waktu 3 hari saja. Padahal mereka belajar 3 tahun hanya untuk 3 hari saja,” ucap Satriwan.

UN juga dikatakan hanya akan meningkatkan kecemasan dan stres. Bahkan dulu terdapat kasus banyak anak melakukan tindakan bunuh diri karena pelaksanaan UN. 

“Apalagi ada keamanan dan pihak kepolisian terlibat membawa senjata serta isu kebocoran ujian. Nah ini justru menimbulkan tindakan curang, kebohongan, dan upaya kecurangan yang bermuara pada nilai integritas yang hilang. Makanya UN memperburuk citra anak bangsa termasuk para guru karena mereka akan berupaya agar sekolahnya UN tinggi skornya. Alhasil guru berlomba-lomba melakukan tindakan kecurangan,” tuturnya.

“Sehingga tujuan pendidikan yang utama yaitu meningkatkan kompetensi dan membangun karakter anak bangsa tidak tercapai karena yang terjadi adalah sebaliknya, karena karakter yang tercipta adalah kebohongan, kecurangan berpikir instan pragmatis dan lainnya,” lanjut Satriwan.