Penguatan Puskesmas Bisa jadi Program 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

FOUNDER dan CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih menyebut penguatan pelayanan kesehatan primer yakni puskesmas merupakan langkah konkret yang dapat diambil pemerintahan Prabowo -Gibran dalam program prioritas 100 hari kerja pertama. Sebab, dari segi inovasi, keempat program prioritas kesehatan Prabowo-Gibran sebenarnya bukan program yang benar-benar baru. 

Baca juga : Nasib Buruh di Tangan Profesor

"Penguatan pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu upaya esensial untuk memastikan seluruh program prioritas kesehatan dapat terlaksana optimal. Layanan ini menjadi kontak pertama pasien dengan sistem kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, ataupun klinik pratama," ujar Diah, Kamis (24/10). 

Ia meyakini tidak ada program yang dapat menjadi solusi tunggal dalam mengatasi masalah kesehatan. Oleh karena itu, program-program kesehatan prioritas tidak bisa berdiri sendiri dan perlu diintegrasikan dengan penguatan sistem kesehatan. 

Baca juga : Kawal 100 Hari Kerja Presiden, Solidaritas Hakim Tagih Janji Prabowo 

Ada empat dari tujuh program unggulan pada 100 hari kerja pertama Prabowo-Gibran berkaitan erat dengan kesehatan dan gizi serta berbiaya tinggi, antara lain makan bergizi gratis (MBG) dengan anggaran Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sekitar Rp3,2 triliun, peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C Rp1,8 triliun, dan penuntasan tuberkulosis Rp8 triliun. Lalu, skrining kesehatan dan penanganan tuberkulosis, misalnya, selama ini telah dijalankan puskesmas di berbagai daerah. 

Baca juga : Persoalan Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Menanti Pemerintahan Baru

Untuk memperkuat layanan kesehatan primer, Diah mengatakan dibutuhkan setidaknya dua pendekatan yang bisa dilaksanakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, meningkatkan komitmen pembiayaan dan pendanaan pelayanan kesehatan primer.

"Pemerintah harus memastikan belanja kesehatan berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan primer. Penguatan tata kelola BPJS Kesehatan diperlukan, guna menjadikannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menentukan paket manfaat sekaligus penjamin kualitas layanan," terang dia. 

Baca juga : Prabowo-Gibran Resmi Dilantik, Muhammadiyah Ucapkan Selamat

Kedua, memperbaiki aspek produksi dan distribusi tenaga kesehatan serta mewujudkan kerja layak bagi tenaga dan kader kesehatan. Menurut Diah, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan insentif, seperti peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga kesehatan, khususnya yang bekerja di wilayah terjauh, tertinggal, dan terluar (3T). 

"Selain itu, pemerintah perlu memastikan keamanan dan beban kerja tenaga kesehatan. Pembangunan kesehatan di periode pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi menghadapi tantangan besar, yaitu tata kelola dan pelibatan masyarakat," pungkas dia. (H-3)