Jabatan Menkes Kabinet Prabowo-Gibran Mendatang Krusial dengan Anggaran Besar

JABATAN menteri kesehatan (menkes) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu jabatan krusial karena anggarannya yang besar. Tahun ini anggaran Kementerian Kesehatan lebih Rp180 triliun.

Presiden terpilih Prabowo Subianto harus tahu siapa yang layak jadi menkes dan membawa negeri ke arah perbaikan dan siapa yang hanya ingin tenar dan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

"Persoalan kesehatan Indonesia sungguh sangat kompleks. Indonesia menghadapi tantangan serius penyakit menular dan tidak menular. Tuberkulosis, malaria, dan HIV masih menjadi ancaman besar bahkan Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam kasus tuberkulosis," kata Pengurus Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar kepada Media Indonesia, Rabu (16/10).

Baca juga : Calon Menteri Prabowo Diguyur Pengetahuan Geopolitik hingga AI

Kasus malaria meningkat dari 254 ribu menjadi 443 ribu dalam tiga tahun, dan penderita HIV mencapai 540 ribu. Penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan kanker juga meningkat, memberikan dampak ekonomi sangat besar besar. Ketimpangan akses kesehatan, terutama di daerah terpencil, serta distribusi tenaga kesehatan masih menjadi masalah. 

Kemudian BPJS Kesehatan yang melayani 95% masyarakat Indonesia juga menghadapi tantangan peningkatan kualitas pelayanan dan tunggakan iuran. Masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, juga signifikan, dengan prevalensi stunting 21,4%, jauh dari target 14%. 

"Pengembangan teknologi kesehatan seperti telemedisin terhambat infrastruktur dan regulasi, sementara keamanan data kesehatan menghadapi risiko kebocoran yang meningkat," ujarnya.

Baca juga : Pembekalan Calon Menteri berlangsung Dua Hari

Persoalan-persoalan ini hanya bisa diselesaikan oleh seorang menteri kesehatan yang profesional. Menteri kesehatan yang memiliki latar belakang kesehatan yang kuat, paham betul seluk-beluk dunia kesehatan, dan mampu mengambil keputusan dengan analisis yang tepat. 

"Bukan menteri yang suka membuat penilaian terburu-buru atau berdasarkan datanya pada asumsi, gosip, chit-chat dan data yang tidak jelas. Apalagi yang lebay dan gemar tampil di media dengan informasi yang tidak benar dan spekulatif," ungkapnya.

"Karena menteri seperti ini akan menjadi beban besar bagi pemerintahan Prabowo karena ia memicu konflik yang tak perlu dan menambah kerumitan dalam menghadapi masalah kesehatan bangsa," pungkasnya. (H-2)