Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan di pesantren. Karena itu, ujarnyam poerlu terus didorong adanya sinergitas dan kolaborasi antara pesantren, perguruan tinggi dan pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Gus Yahya dalam Simposium Pesantren yang bertajuk “Strategi Penguatan Pesantren Sebagai Pilar Masa Depan Indonesia”, Selasa (8/10), di Auditorium Fisipol UGM.
Gus Yahya (KH Yahya Cholil Staquf) sempat menyinggung perihal ulama-ulama yang saat ini dirasa perlu meningkatkan fokus lebih luas lagi agar tidak hanya berkutat pada pesantrennya saja. Gus Yahya juga menyinggung keadaan setelah adanya rekognisi dari suprastruktur politik terhadap pesantren dengan terbitnya Undang-Undang Pesantren. “Kita haru mempertimbngkan berbagai faktor yang relevan dan berisi realita faktual yang dihadapi pesantren,” katanya.
Menurut dia perubahan yang terjadi di tingkat struktur masyarakat secara luas. Menurutnya pengelola pesantren tidak mungkin memikirkan satu ruang yang terbatas tanpa mempertimbangkan kaitannya dengan konteks yang keseluruhan. “Kehadiran pondok pesantren perlu didasarkan pada realitas yang faktual, bukan stereotip dan mitos,” tuturnya.
Baca juga : Danone Hibahkan Sumur Bor dan Sanitasi ke 10 Pesantren NU di Jabar
Sementara Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, S.Psi., M.Psi, selaku Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian memaparkan soal rencana pesantren sebagai model pembelajaran agama khas nusantara.
“Pesantren masa kini memiliki berbagai tantangan dan rintangan sehingga perlu untuk diupayakan agar mampu senantiasa berdinamika dan menegakkan eksistensi,” ujarnya.
Dikatakan, bentuk pesantren yang mandiri dan otonom membuat manajemennya lemah. Di samping itu, pesantren menghadapi banyak tantangan dunia, yakni globalisasi, perkembangan teknologi, teknologi digital, perkembangan paham keagamaan, dunia kerja dan profesi, ekspektasi publik, arah Indonesia, dan agility pesantren dalam mengikuti perkembangan zaman.
Baca juga : Komitmen Sediakan Anggaran untuk Pesantren, Ganjar: Sudah Ada di UU
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan terkait rancangan pengembangan program pendidikan pesantren untuk rentang waktu tahun 2025–2029 yang saat ini tengah disusun. Menurutnya draf program ini dipaparkan cukup lengkap hingga peta jalan pengembangan pendidikan pesantren yang nantinya akan berdasarkan pada target-target progresif pada setiap tahun.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof. Dr. Wening Udasmoro, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fisipol UGM, Dr. Nur Hadi Susanto selaku. Lalu Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok pesantren, Dr. Basnang Said, S.Ag., M.Ag., Kepala Kanwil Kemenag DIY, Dr. H. Masmin Afif, M.Ag, dan beberapa pihak terkait termasuk berbagai perwakilan dari pondok-pondok pesantren.
Di kegiatan simposium dan FGD ini nantinya akan menghasilkan satu rumusan rekomendasi kebijakan atau policy brief untuk berbagai aspek dengan berlandaskan pada pemikiran progresif. Hal ini mencerminkan bahwa lembaga keagamaan dan institusi pendidikan seperti UGM menganggap serius dan mampu melihat urgensi pesantren sehingga nantinya dapat menajamkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Pesantren. (H-2)
Hukuman mati akan dijatuhkan kepada siapa pun yang membunuh warga Israel dengan motif rasial dan dengan tujuan merugikan Negara Israel.
PENINGKATAN tren mahasiswa yang menggugat undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai bentuk kesadaran baru generasi muda memperjuangkan keadilan
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan pemindahan sisa anggaran lebih dari Bank Indonesia ke Himbara diatur undang-undang.
PENAMBAHAN pos menteri dalam kabinet dinilai sudah sesuai amanat Undang-Undang terkait pengelolaan haji yang baru disahkan.
INDONESIA sebagai negara demokrasi terus berupaya menjalankan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berpihak kepada rakyat.
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-103 NU yang digelar di Lobi Gedung PBNU, Jakarta, Senin (5/1).
Yenny mengaku sempat ditelpon Luhut Panjaitan yang tidak setuju organisasi masyarakat (ormas) diberi tambang. Sejak awal pun, Luhut juga tidak mau tanda tangan, sebab mengelola tambang susah.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Pj Ketum PBNU Zulfa Mustofa menegaskan normalisasi akan dijalankan melalui komunikasi yang intensif dan menyeluruh.
Pleno Syuriyah ini menghasilkan keputusan penting, yaitu penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved