Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Kementerian Sosial (Kemensos) tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penandatanganan MoU tersebut diselenggarakan di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Senin, (7/10/2024).
Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan poin-poin yang tercantum dalam MoU tersebut merupakan sinkronisasi dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin.
Menurut Noor, kerja sama yang dibangun juga mencakup pengembangan model kebijakan, strategi, dan program di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Banyak hal yang bisa kita kerja samakan dan sinergikan dengan Kemensos RI terutama pengentasan kemiskinan. Mudah-mudahan kerjasama ke depan semakin baik lagi, dan lebih intens untuk pengentasan kemiskinan," kata Noor.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan diantara program dari kerja sama tersebut adalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, khususnya nelayan.
"Tadi banyak yang kami bicarakan dengan BAZNAS. Tapi akan fokus kepada beberapa hal, salah satu di antaranya itu adalah kami ingin membangun satu perkampungan, khususnya mungkin perkampungan nelayan," kata Gus Ipul sapaan akrabnya.
Gus Ipul menambahkan, daerah yang menjadi target utama adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem serta pemukiman kumuh.
"Pasti ada kriteria yang ditetapkan, misalnya rumahnya tidak layak huni, lantainya masih tanah, kemudian dindingnya rusak," imbuh Gus Ipul.
Data yang akan digunakan dalam program ini akan mengacu pada pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Akan tetapi tak menutup kemungkinan akan mengkombinasikannya dengan data lain.
Sebab Kemensos dan BAZNAS juga bekerja sama dalam penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial serta peningkatan sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. "Kami akan assesmen dulu kelayakan rumah-rumahnya, setelah itu bersama-sama membangun program," pungkasnya. (S-1)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved