Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENYELENGGARAAN haji dan umrah yang kompleks, memerlukan koordinasi dan pengelolaan yang lebih terfokus. Karena itu, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober 2024 diminta membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, dapat mengurangi beban Kementerian Agama yang selama ini sangat berat diluar urusan haji dan umrah,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri), Zaky Zakariya Anshary di Jakarta, Jumat (04/10/2024) sore.
Kompleksitas penyelenggaraan haji dan umrah, kata Zaky, dibuktikan dengan banyaknya pihak yang terlibat, seperti pemerintah, swasta, dan lainnya. Di pihak pemerintah ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi VIII DPR RI.
Baca juga : Tingkatkan Layanan Transportasi, BPKH Limited Siapkan Armada Bus di Tanah Suci
“Sedangkan di pihak swasta, ada perusahaan yang memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Belum lagi pihak lain yang juga terlibat seperti maskapai dan pemerintah Arab Saudi,” kata Zaky.
Faktor lain yang dinilai sangat penting melatarbelakangi perlunya Kementerian Haji dan Umrah, adalah besarnya anggaran. Sebelumnya, akhir September lalu, Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait usulan dana kelolaan haji sebesar Rp188,86 triliun untuk 2025.
“Perputaran dana haji dan umrah sangat besar. Ditambah terus meningkatnya jumlah umat Islam di Indonesia yang pergi haji dan umrah. Yang mendaftar juga semakin bertambah. Maka Kementerian Haji dan Umrah sangat dibutuhkan umat, agar penyelenggaraannya semakin baik,” kata Zaky.
Baca juga : Firman M Nur Kembali Nakhodai AMPHURI
Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI H Abdullah Mufid Mubarok mengatakan, penyelenggaraan haji dan umrah melibatkan Indonesia dan Arab Saudi. “Di Arab Saudi, sudah lama ada Kementerian Haji dan Umrah. Maka seharusnya di Indonesia juga ada Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan koordinasi yang proporsional dan koheren,” katanya di Jakarta, Jumat (4/10).
Tentu saja, kata Mufid, idealnya Kementerian Haji dan Umrah dipimpin profesional dan praktisi yang menggeluti penyelenggaraan haji dan umrah. Hal ini karena melibatkan kebijakan Indonesia dan Arab Saudi yang sewaktu-waktu bisa berubah dan saling bertolak belakang. Sehingga juga diperlukan keahlian lobi dan negoisasi.
“Harus yang menguasai Bahasa Arab, Fushah dan Amiyah, menguasai Bahasa Inggris, agar komunikasi dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi lancar dan akrab. Maka lebih pas jika menterinya dari kalangan profesional yang paham betul haji dan umrah dengan segala pernak-perniknya, dengan segala regulasi yang bisa berubah sewaktu-waktu,” kata Mufid. (S-1)
Layanan terbaru yang dihadirkan BPKH Limited mendapat sambutan positif dari ekosistem di industri itu.
Kementerian yang sejajar dengan kementerian haji di Arab Saudi agar penyelenggaran ibadah haji ke depan dapat lebih baik
Konsorsium Berkah Bersama (KBB) yang terdiri dari sejumlah asosiasi penyelenggara haji dan umrah. Masing-masing Asphurindo, Asphirasi, Ampuh, Bersathu, dan Kesthuri.
Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Pada musim haji tahun 2024, atas lobi Presiden Joko Widodo, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah.
BAZNAS RI mengadakan pelatihan Bootcamp Santripreneur di bidang digital marketing untuk sektor wisata haji dan umrah di Jakarta pada 6 Januari 2025.
PELAYANAN haji akan terpusat pada syarikah yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi. Ini respons dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).
KPU seharusnya sudah bisa mengantisipasi kebutuhan surat suara untuk pemenuhan penggunaan hak suara jemaah umrah di Pemilu 2024
WAKIL Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Azhar Ghazali mengatakan masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa biro travel
Waketum AMPHURI Azhar Ghazali kepastian jemaah haji Indonesia direlokasi ke wilayah Muaishim akan mendapatkan keuntungan diharapkan meminimalisir angka kesakitan hingga kematian.
Munas VI AMPHURI juga telah menetapkan tim formatur berjumlah lima orang yang bertugas menyusun kepengurusan DPP AMPHURI masa bakti 1446-1450H.
Selain memilih Ketua Umum, peserta Munas VI juga memilih Ketua Dewan Penasehat (KDP) dan Ketua Dewan Kehormatan (KDK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved