Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Polemik mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini belum memiliki nama menarik perhatian Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis, Izedrik Emir Moeis. Dalam acara bedah buku “Inche Abdoel Moeis, Pejuang Nasionalis Tanpa Pamrih” di Universitas Mulawarman, Emir mengusulkan agar IKN diberi nama Soekarnapura, merujuk pada sejarah pendiri bangsa.
Menurut Emir Moeis, pemberian nama IKN ada baiknya dikaitkan dengan sejarah berdirinya Negara Indonesia. “Kita harus ingat sejarah, bahwa salah satu pendiri bangsa ini adalah Soekarno. Selain sebagai presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno adalah tokoh yang merepresentasikan persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.
Baca juga : Jokowi: Daerah di Sekitar IKN harus Suplai Bahan Pangan ke Ibu Kota Baru
Emir juga mengingatkan tentang sejarah Papua, yang telah mengalami beberapa perubahan ibu kota. “Nama ini digunakan selama masa penjajahan Belanda, dan kota ini menjadi pusat administratif utama di wilayah Papua saat itu. Nama Holandia kemudian diubah menjadi Soekarnapura setelah Belanda hengkang dari Papua, nama ini digunakan hingga tahun 1967. Kemudian oleh Orde Baru diubah menjadi Jayapura hingga sekarang ini,” tambahnya.
Baca juga : Anggaran untuk IKN di APBN 2025 cuma Rp15 Triliun
Ia menyesalkan hilangnya nama Soekarno dari puncak gunung tertinggi di Papua yang kini dikenal sebagai Puncak Jaya. “Ini saya kira sesuatu yang menjadi catatan sejarah yang menyedihkan akan perbuatan sekelompok anak bangsa yang melupakan sejarah dan pahlawannya,” kata Emir.
Di hadapan ratusan mahasiswa, dosen, dan undangan, Emir mengusulkan, “Dari sejarah itulah, saya usul agar IKN sebagai ibu kota negara diberi nama Soekarnopura,” yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin.
Baca juga : Dana Rp15 Triliun Disiapkan untuk IKN Tahun Depan
Buku yang dibedah pada acara tersebut berjudul “Inche Abdoel Moeis, Pejuang Nasionalis Tanpa Pamrih” dan membahas sejarah perjuangan tokoh nasionalis asal Kalimantan Timur. Emir menyebutkan, “Total sekitar 2 tahun untuk proses pengumpulan data dan menulis buku ini.”
Baca juga : Perdana, Investor Tiongkok Ini Guyur Rp500 M untuk IKN
Emir berharap generasi muda memahami bahwa perjuangan pendahulu mereka tidak hanya dalam bidang fisik, tetapi juga diplomasi. “Saya ingin supaya generasi muda Kaltim itu tahu bahwa pemuda di generasi pendahulunya berjuang keras untuk pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga fakta sejarah. “Mencari fakta-fakta itu sulit. Itu mengapa mahasiswa-mahasiswa bidang sejarah terutama arsip itu penting. Sejarah itu penting karena kita tidak bisa maju ke depan kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang,” pungkasnya.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal usulan moratorium atau penundaan sementara pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
MENEMUKAN kembali identitas Indonesia, demikian ide penulisan sejarah yang diusung oleh Kementerian Kebudayaan dengan melibatkan 113 sejarawan dan arkeolog.
ANGGA Dwimas Sasongko bersama Visinema Pictures meneruskan ambisinya untuk menggarap film epik tentang Pangeran Diponegoro berjudul Perang Jawa.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved