Dana Rp15 Triliun Disiapkan untuk IKN Tahun Depan 

WAKIL Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan pemerintah akan menganggarkan Rp15 triliun dalam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur. Dana itu, ujar dia, tersebar di kantong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebesar Rp9,11 triliun dan di Badan Otorita IKN sebesar Rp5,89 triliun.

"Total untuk IKN di 2025 sebanyak Rp15 triliun. Jadi, tidak sekecil Rp143 miliar lah," ujar Tommy sapaan akrab Wamenkeu dalam Media Gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (25/9).

Baca juga : DPR Sahkan APBN 2025 Jadi Undang-Undang

Namun demikian, Thomas menuturkan pendanaan tersebut masih bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah pada tahun depan untuk melanjutkan pembangunan kawasan ibu kota baru. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan usulan tambahan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp20,32 triliun untuk tahun depan. 

"Dana tersebut masih bisa ditambah karena ada ruang diskresi dari presiden menurut kebutuhan," kata keponakan Prabowo itu.

Menurutnya, pembiayaan IKN tidak akan sepenuhnya bergantung kepada anggaran negara. Sebab, skema pembiayaan dari pemerintah hanya dibatasi sebesar 20%, sisanya 80% dari investasi swasta. Hal tersebut berdasarkan revisi Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca juga : Jalan Tol IKN Rampung 2025

Tommy menilai pemerintah saat ini tidak optimal mendatangkan investor swasta. Untuk itu, dalam kabinet Prabowo nanti, pemerintah akan fokus mencari investasi swasta, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Saya garis bawahi solusi pendanaan untuk IKN itu dari investasi pihak swasta. Itu kan sesuatu yang dicanangkan sejak pertama sampi sekarang, tapi itu belum maksimal. Itu menjadi pekerjaan rumah kabinet Prabowo dan OIKN," ucapnya.

"Tapi, pasti lah kabinet Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta itu masuk," pungkasnya. (H-3)