Nilai Agama Sebagai Pedoman Perilaku dalam Kehidupan Berbangsa

NILAI  agama memiliki peran penting sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama" menggarisbawahi betapa pentingnya nilai-nilai universal agama dalam membentuk moralitas individu dan penyelenggara negara.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam tindakan sehari-hari. Konstitusi, terutama dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD NRI 1945, menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan keyakinan agama mereka. Andar Nubowo, Direktur Eksekutif Ma’arif Institute, menjelaskan bahwa religiositas bangsa Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan sila pertama Pancasila, yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh sila lainnya.

Namun, saat ini banyak ajaran agama yang hanya dipahami sebagai ritual, bukan sebagai pedoman perilaku. "Kita melihat fenomena di mana etika dan moralitas publik semakin menurun, meskipun kita hidup di negara beragama," ungkap Andar. Hal ini menunjukkan perlunya refleksi dan implementasi nilai-nilai agama yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga : Fatwa Salam Lintas Agama, Menag Yaqut tidak Sepakat dengan MUI

Dari perspektif etika, berbagai masalah sosial seperti korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi cermin dari kerapuhan moralitas dalam pemerintahan. Halili Hasan dari Ma’arif Institute menekankan bahwa untuk mengubah sistem pemerintahan yang etis, perlu dimulai dari karakter masyarakat. "Pola asuh yang membentuk tanggung jawab dan disiplin sangat penting dalam menciptakan individu yang beretika," ujar Tamrin Amal Tomagola, Sosiolog Universitas Indonesia.

Budaya Machiavelisme dalam politik, yang mengutamakan kekuasaan di atas etika, juga menjadi tantangan besar. Budhy Munawar Rachman menekankan bahwa pemimpin perlu mengutamakan nilai-nilai moralitas dalam setiap keputusan yang diambil.

Sebagai langkah konkret, peserta diskusi merekomendasikan integrasi nilai-nilai agama ke dalam undang-undang etika dan pembentukan Mahkamah Etik untuk menegakkan sanksi etika-moral. Di bidang pendidikan, penguatan pendidikan agama yang menekankan karakter dan toleransi sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab.

Di ranah politik, penting untuk memperkuat dialog antar agama dan budaya, agar agama dapat berfungsi sebagai penjaga moralitas tanpa terjebak dalam kepentingan politik. BPIP juga diharapkan dapat memperkuat dasar hukum kelembagaan dan merumuskan kebijakan yang komprehensif untuk menanggulangi kerapuhan etika.

Diskusi ini menegaskan bahwa nilai-nilai universal agama bukan hanya sekadar norma moral, tetapi juga harus diimplementasikan sebagai pedoman perilaku dalam setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang beretika dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. (Z-8)