KLHK Lakukan Supervisi Pengendalian Karhutla di NTT

KLHK melakukan pengawasan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Haryo Pambudi mengungkapkan pengawasan dilaksanakan berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 849 Tahun 2024 tentang Tim Pengawasan Pengendalian Karhutla Tahun 2024.

Berdasarkan hasil penghitungan luas areal karhutla dengan citra satelit periode 1 Januari-31 Juli 2024, luas karhutla di Prov. Nusa Tenggara Timur sebesar 36.675,64 ha dan periode yang sama tahun 2023 (masa El Nino) sebesar 28.794,53 ha atau terjadi kenaikan sebesar 27,37%.

"Hingga Bulan Agustus 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama provinsi dengan luas hutan kebakaran dan lahan paling tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 62.396,37 Ha,” jelas Haryo.

Haryo mengungkapkan program ini dilaksanakan untuk merespons tingginya luas karhutla dan mengantisipasi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Andriko Noto Susanto, Pejabat (Pj) Gubernur NTT, mengungkapkan pengawasan ini sangat penting karena termasuk kegiatan untuk menjaga bumi. Selama ini, kami hanya mengambil, menggunakan, dan membuang.

“Dalam konteks ekonomi sirkular sebetulnya tidak boleh karena pola-pola seperti itu adalah pola-pola pembangun dengan menyakiti bumi yang akan berdampak pada kerusakan bumi,” jelas Andriko. (Z-9)