Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
ASOSIASI Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) belum siap menerapkan sertifikasi halal pada Oktober mendatang. Mereka beralasan aturan ini dibuat sangat mendadak dan sosialisasinya pun belum ada.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aptrindo Gemilang Tarigan. "Aptrindo dalam hal ini kita terus terang belum siap. Jadi, ini sangat mendadak sekali dan sosialisasinya pun belum ada," ujarnya.
Selain itu, menurutnya, pengertian mengenai halal itu bagi pengusaha truk masih simpang siur. "Jadi, kita minta supaya itu diundur," katanya.
Gemilang menuturkan sangat banyak sistem yang diterapkan pemerintah di dalam dunia usaha trucking. Di antaranya sistem manajemen keselamatan (SMK), sertifikasi pengemudi, dan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik (OSS).
"Kita harus menghadapi lagi perpajakan. Kita hadapi lagi situasi pasar yang kurang kondusif sekarang. Masuk lagi sertifikasi halal. Jadi, kalau menurut saya, anggota kita enggak siap," tukasnya. (Z-2)
Kewajiban sertifikasi halal menjadi peluang emas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing produk.
SERTIFIKASI halal di Indonesia semakin menjadi hal yang bisa membantu meningkatkan daya saing dan layanan, serta meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan.
Sebanyak 70 UMKM dari seluruh penjuru Indonesia mengikuti program yang dilaksanakan secara langsung di Kantor Pusat BRI serta secara daring.
WALI Kota Respati Ardi memberikan tawaran kepada institusi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar bersedia membuka kantor perwakilan di Solo.
Banyak pelaku UMKM masih melihat sertifikasi halal sebagai sebuah beban administratif, bukan sebagai sebuah kesempatan.
Kuliner legendaris Solo, Ayam Goreng Widuran, umumkan status non-halal karena penggunaan minyak babi. Simak penjelasan lengkap dan reaksi masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved