Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MANTAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyebut wisuda seharusnya bisa dijadikan kampus untuk mencari uang dari mahasiswa.
Menurutnya, tidak akan ada mahasiswa atau keluarga yang protes karena mereka pasti akan membayar berapapun biaya wisudanya. Hal itu diungkapkan Muhadjir dalam rapat antara Komisi X DPR dan para mantan Mendikbud di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
"Sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda, bayar berapa pun dikasih," papar Muhadjir.
Baca juga : Gelar Wisuda ke-79, Rektor UMJ: Nilai Tawar Kampus Lebih Tinggi
Muhadjir mengatakan, kalau perlu, keluarga dari mahasiswa yang akan wisuda datang sebanyak-banyaknya. Asalkan, kata dia, keluarga yang datang membayar undangan wisuda.
"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang senang diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya naik, pasti lah protes itu," tegasnya.
Muhadjir juga menyinggung soal PTN yang seharusnya bisa mandiri dalam hal pembiayaan. Seharusnya, kata Muhadjir, PTN bisa menggerakkan lembaga pencari dananya untuk mencari uang.
Baca juga : Generasi Muda Diingatkan Jaga Keseimbangan Fisik-Mental dalam Berdigital
"Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit," papar Muhadjir.
Sebelumnya, Komisi X DPR mengundang sejumlah eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk dimintai pandangannya mengenai biaya pendidikan.
Eks Mendikbud 2014-2016 Anies Baswedan terpantau tidak menghadiri rapat tersebut. Dari pantauan, sejumlah mantan Mendikbud yang hadir ialah Muhadjir Effendy, Mohammad Nuh, dan Mohammad Nasir hadir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Baca juga : Akreditasi Kelas Dunia Jadi Modal Jurusan Ilmu Komputer Bersaing Global
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan memperkenalkan para mantan Mendikbud yang bersedia hadir dalam rapat tersebut.
"Tokoh-tokoh yang bagian daripada pembuatan kebijakan kita dalam dunia pendidikan sudah hadir di sini, yaitu yang kami hormati profesor doktor Muhadjir Effendy. Beliau adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ke-28 masa menjabat 2016-2019, dan saat ini masih menjabat sebagai Menko Kesra sepakat datang Pak Muhadjir," ungkap Dede.
(Z-9)
Bunga peony sendiri biasa dikenal dengan bunga yang menjadi simbol dari kekayaan dan kemakmuran karena bunga ini hanya ditanam di taman istana pada zaman dahulu.
Sejumlah tokoh seperti Amien Rais, Nurcholis Madjid atau Syafii Maarif dan banyak tokoh besar Indonesia lainnya, merupakan lulusan University of Chicago.
Unisba merupakan perguruan tinggi swasta Islam (PTIS) nomor satu di Jawa Barat veri uniRank dan terakreditasi Unggul dari BAN-PT.
Dekan SBM ITB Prof Ignatius Pulung Nurprasetio mengatakan, dirinya sangat senang dan menyambut para wisudawan dengan sangat bahagia
Para alumni diharapkan bisa memberikan pengaruh luar biasa pada UPI menuju world class university
Mengusung tema "Future-Ready Professionals: Equipped for Tomorrow’s Challenges", wisuda tahun ini berfokus pada kesiapan para lulusan menghadapi tantangan masa depan
Di tengah-tengah padatnya aktivitas kuliah, nongkrong dekat kampus jadi kegiatan tambahan para mahasiswa.
Pancasila dan khilafah tidak bisa hidup berdampingan di Indonesia. Salah satunya harus dikorbankan.
SOSOK Prof Yudian Wahyudi menjadi salah satu lulusan pesantren yang berhasil di dunia akademik. Dari Pesantren Termas di Pacitan, Jawa Timur.
Adapun pada pilkada 2007 dan 2012, partisipasi pemilih mencapai sekitar 65 persen. Sedangkan pilkada 2017 jumlahnya meningkat lebih dari 70%.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan radikalisme tidak boleh dibiarkan tumbuh di lingkungan kampus.
"Saya kira tahun ini dimungkinkan perguruan tinggi dibuka. Saya kira dengan cara terbatas, kapasitasnya terbatas, kemudian jamnya terbatas, kemudian mata kuliahnya terbatas," kata Ariza
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved