Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEKAN ini merupakan akhir dari bulan penimbangan serentak yang dilakukan secara nasional. Dengan pelaksanaan penimbangan di 338 ribu posyandu diharapkan dapat memotret stunting secara lebih nyata.
"Penimbangan dengan waktu yang serentak, satu bulan ini, dan dilakukan di hampir seluruh posyandu tentu dapat memberikan gambaran bagaimana status gizi anak-anak di Indonesia," kata Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Jumat (28/6).
Untuk itu dia mendorong agar jumlah anak yang ikut diukur bisa mencapai 95 persen anak Indonesia. Semakin mendekati jumlah riil maka akan semakin baik untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya.
Baca juga : Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Belum Cukup Atasi Anak Stunting
"Perlu peran pemerintah daerah dan stakeholder lain untuk mendukung program ini. Jangan takut ketahuan angka riilnya berapa. Sebab kalau tahu status gizi masyarakatnya, maka bisa intervensi dengan lebih tepat sasaran," ujar Edy.
Data yang terkumpul nantinya akan masuk dalam Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan menyertakan nama sekaligus alamat.
"Data yang didapatkan dari penimbangan serentak ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang mendukung intervensi spesifik pada stunting. Intervensi spesifik akan menyasar langsung penyebab terjadinya stunting, cara mengatasi dan pendampingan keluarga. Misalnya saja memberikan asupan makanan bergizi dan imunisasi," ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan stunting dapat turun hingga prevalensi 14 persen pada 2024. Namun, dari survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting baru menyentuh 21,5 persen.
Hal itu menjadi pekerjaan berat pemerintah untuk mengejar targetnya. Sebab pemenuhan target ini juga terkait dengan misi Indonesia Emas 2045 yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul. (Iam/Z-7)
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved