Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEKAN ini merupakan akhir dari bulan penimbangan serentak yang dilakukan secara nasional. Dengan pelaksanaan penimbangan di 338 ribu posyandu diharapkan dapat memotret stunting secara lebih nyata.
"Penimbangan dengan waktu yang serentak, satu bulan ini, dan dilakukan di hampir seluruh posyandu tentu dapat memberikan gambaran bagaimana status gizi anak-anak di Indonesia," kata Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, Jumat (28/6).
Untuk itu dia mendorong agar jumlah anak yang ikut diukur bisa mencapai 95 persen anak Indonesia. Semakin mendekati jumlah riil maka akan semakin baik untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya.
Baca juga : Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Belum Cukup Atasi Anak Stunting
"Perlu peran pemerintah daerah dan stakeholder lain untuk mendukung program ini. Jangan takut ketahuan angka riilnya berapa. Sebab kalau tahu status gizi masyarakatnya, maka bisa intervensi dengan lebih tepat sasaran," ujar Edy.
Data yang terkumpul nantinya akan masuk dalam Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan menyertakan nama sekaligus alamat.
"Data yang didapatkan dari penimbangan serentak ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang mendukung intervensi spesifik pada stunting. Intervensi spesifik akan menyasar langsung penyebab terjadinya stunting, cara mengatasi dan pendampingan keluarga. Misalnya saja memberikan asupan makanan bergizi dan imunisasi," ungkapnya.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan stunting dapat turun hingga prevalensi 14 persen pada 2024. Namun, dari survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting baru menyentuh 21,5 persen.
Hal itu menjadi pekerjaan berat pemerintah untuk mengejar targetnya. Sebab pemenuhan target ini juga terkait dengan misi Indonesia Emas 2045 yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul. (Iam/Z-7)
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
MENTERI Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji memaparkan ada 4 tantangan untuk menurunkan stunting saat ini.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Menurut Dikdik, inisiatif semacam ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan stunting yang harus dimulai sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun pertama anak.
Menteri sebelumnya dijadwalkan menyaksikan proses distribusi Makan Bergizi Geratis (MBG) di Posyandu Lamahora Barat II, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Penyerahan bantuan dilakukan bersama Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dan Bupati Rote Ndao Paulus Henuk.
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved