Kuota Haji Plus Melebihi Kapasitas, Timwas DPR Kritik Kemenag

ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamida, menyampaikan kritik tajam terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait pengalihan sebagian besar kuota tambahan haji reguler untuk haji plus. Luluk mengungkapkan bahwa dari 20.000 kuota tambahan, hampir 50% digunakan untuk kuota haji plus atau furoda, yang jauh melebihi batas 8% yang disepakati.

"Kami sangat terkejut karena ternyata lebih dari kesepakatan bersama di Komisi 8 dipakai untuk kuota haji plus atau bahkan furoda. Berdasarkan aturan yang berlaku, mestinya tidak lebih dari 8% dari kuota tambahan 20.000 itu. Faktanya, hampir 50% dari 20.000 itu ternyata dialihkan untuk memenuhi kebutuhan kuota haji plus atau furoda," ujar Luluk di Mekkah, Arab Saudi yang dikutip di Jakarta, Rabu (19/6). 

Luluk menekankan bahwa tindakan Kemenag ini melanggar undang-undang dan kesepakatan yang ada, serta tidak pernah dikonsultasikan dengan DPR. "Prosedur dan mekanisme ini tidak digunakan, yaitu cek kepada undang-undang atau aturan bahkan kesepakatan dan hasil konsultasi dengan DPR," tegasnya.

Baca juga : Timwas Haji DPR Dorong Pembentukan Pansus terkait Pelaksanaan Haji 2024

Ia juga menyoroti bahwa penambahan kuota seharusnya dapat mengurangi beban antrian haji reguler yang sangat panjang, mencapai 38 hingga 48 tahun di beberapa provinsi. Namun, pengalihan kuota ini justru memperpanjang masa tunggu bagi jamaah yang sudah lanjut usia.

"Kami sangat menyayangkan antrian panjang jamaah haji reguler kita yang sudah luar biasa menumpuknya karena menunggu 38 hingga 48 tahun di beberapa provinsi di luar Jawa. Dengan tambahan 20.000 ini relatif akan mengurangi beban dan juga memperpendek jarak khususnya bagi para jamaah yang usianya sudah relatif senior," tambahnya.

Selain itu, Luluk menekankan bahwa kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dan menilai bahwa ada potensi anggaran yang melanggar undang-undang, yang dapat mengundang penyelidikan dari institusi lain.

"Ini adalah tindakan yang sangat sembrono yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan ada potensi anggaran terhadap undang-undang," katanya. (Z-8)