Peningkatan Kualitas untuk Tingkatkan Ketahanan Keluarga dan Menurunkan Stunting

DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi setiap keluarga sebagai institusi terkecil sumber kekuatan pembangunan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bisa memulai melakukan skrining anemia pada remaja putri, edukasi dan pemeriksaan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, dan pengasuhan balita agar melakukan langkah preventif.

"Termasuk kesehatan reproduksi, dengan program peningkatan ketahanan keluarga. Skrining anemia, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, pemenuhan makanan bergizi, dan edukasi bagi calon pengantin penting untuk mencegah ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia, sehingga dapat mencegah stunting," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (18/6).

Baca juga : Dikejar Waktu Turunkan Angka Stunting

Pengasuhan balita dengan baik dan pemenuhan makanan bergizi juga penting agar anak berhasil tumbuh dan berkembang dengan optimal.

"Melalui kerja sama yang erat dan didukung partisipasi masyarakat, maka setiap keluarga Indonesia mampu menyadari pentingnya menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan bebas stunting," ujar Budi.

Selain itu, Budi menjelaskan untuk memperkuat pelaksanaan program bersama pada 2025, Kementerian Kesehatan dan BKKBN akan mengembangkan inisiatif strategis. Termasuk integrasi dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan keluarga berencana sampai tingkat desa.

Baca juga : Anggaran Kesehatan 2024 Naik 8,1% Capai Rp186,4 Triliun. Untuk Apa Saja?

"Termasuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan risiko stunting. Termasuk kampanye edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Ini juga perlu diperkuat, yang dilakukan sejak usia remaja, calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, bersalin, dan nifas," paparnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepala daerah untuk agar mempercepat penimbangan dan pengukuran balita di seluruh posyandu.

“Saya berharap masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan BKKBN di masing-masing daerah melakukan hal itu. Sehingga akhir Juni ini kita bisa mencapai minimum 90 persen dari total populasi balita dan jumlah posyandu yang ada,” ujar Muhadjir. (Iam/Z-7)