Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan untuk mengantisipasi potensi dampak dari musim kemarau yang sudah mulai dirasakan di sebagian besar wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mencegah krisis air hingga gagal panen akibat kekeringan.
“BNPB secara rutin tiga minggu terakhir ini sudah menerima laporan dari setidaknya tiga kabupaten/kota yang berbeda mengenai dampak dari kekeringan. Pertama dari koordinasi antar pemerintahan, kita sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh kemenko polhukam terkait amanar Keppres tentang Satgas penanganan Karhutla,” jelasnya kepada Media Indonesia pada Selasa (18/6).
Kendati demikian, pria yang kerap disapa Aam itu menjelaskan bahwa intensitas cuaca panas pada musim kemarau tahun 2024 ini diprediksi tak akan separah tahun lalu. Hal ini disebabkan fenomena El Nino telah mencapai puncaknya pada 2023 sehingga tak terjadi di tahun ini.
Baca juga : Ogan Komering Ilir Makin Membara, Modifikasi Cuaca Diintensifkan
“Untuk kekeringan saat ini sudah mulai berpotensi terjadi di wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jika kita melihat pengalaman di 2024 tentu saja intensitasnya tidak akan lebih tinggi, berbeda dengan tahun lalu karena 2023 itu kita masih berada di puncak El Nino, sedangkan di 2024 El Nino sudah melemah,” tuturnya.
Aam mengatakan melalui rapat koordinasi tersebut, berbagai K/L saling memetakan dampak dari musim kemarau. Dijelaskan bahwa kekeringan dan Karhutla menjadi dua jenis bencana yang sering melanda sebagian besar wilayah Indonesia kala musim kemarau, namun pencegahan bencana kekeringan jauh lebih ekstra karena dampak dan faktor resiko akan datang secara tidak langsung dalam waktu 3-4 minggu kemudian.
“Bencana kekeringan biasanya bisa dilaporkan agak lama oleh pemerintah daerah karena dampaknya tidak langsung secara nyata seperti kebakaran hutan yang bisa terlihat mata. Biasanya pemda baru bisa melaporkan kekeringan ketika sudah 3-4 Minggu kemudian dengan tanda tiba-tiba air mulai mengering. Ini yang harus diantisipasi tahun ini,” ungkapnya.
Baca juga : BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca Redam Bencana Hidrometeorologi di Awal 2024
Lebih lanjut, Aam menjelaskan bahwa wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang menjadi fokus penanganan kekeringan sejak awal Juni lalu hingga puncak kemarau yang diprediksi terjadi September mendatang. Penanganan itu termasuk mengisi air di berbagai penampungan seperti waduk, lumbung, hingga sungai dan danau dengan bantuan teknologi modifikasi cuaca atau TMC.
“Di wilayah yang saat ini berpotensi dilanda kekeringan, masih ada awan hujan minimal satu kali seminggu, itu yang akan kita optimalkan melalui TMC. Kita juga sudah menyampaikan kepada 75% pemerintah daerah yang pada 2023 lalu terkena dampak kekeringan untuk melakukan siaga darurat kekeringan,” jelasnya.
Melalui penetapan siaga darurat tersebut, kata Aam, pemerintah pusat lewat BNPB bisa melakukan intervensi secara langsung untuk melakukan antisipasi kekeringan dengan operasi TMC untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan debit air di tempat-tempat penampungan.
“Sejak Juni hingga sekarang kita berupaya untuk penuhi dulu kapasitas penampungan air di berbagai waduk, embung, sungai dan lainnya supaya nanti ketika kita sudah masuk puncak musim kemarau di mana awan hujan tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi TMC, maka air yang sudah disimpan dengan kapasitas yang cukup untuk bisa memenuhi setidaknya sampai nanti musim peralihan atau musim hujan,” tuturnya.
Menurut prediksi BMKG, kemarau akan terjadi pada bulan Juni hingga September 2024, maka dari itu BPBD sudah menyiapkan langkah dan ikhtiar menghadapi musim kemarau.
Embung-embung di Jakarta Selatan (Jaksel) terawat dengan baik, bersih dan bisa menjadi ruang sosial.
Perlu pembuatan sistem pencegahan banjir yang cukup besar seperti waduk atau embung
Pemkot Semarang juga meresmikan pembangunan infrastruktur jalan menuju Kampung Tematik Kampung Sawah sebagai bentuk penguatan di sektor pertanian.
Tim riset yang dipimpin oleh Fatma Lestari yang baru-baru ini diangkat sebagai National Geographic Explorer.
Antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurDKI Jakarta pada 27 November 2024.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi polusi udara di Ibukota DKI Jakarta.
Kepala DLH DKI Jakarta menyatakan, modifikasi cuaca yang dilakukan BMKG hasilnya tidak maksimal. Terbukti hanya pinggiran daerah sebagian kawasan penyangga Ibu Kota yang diguyur hujan
Juru bicara Satgas Penanganan Pencemaran Udara Ani Ruspitawati mengatakan salah satu upaya yang dilakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan metode penyemprotan uap air
Belum ada lagi rencana pelaksanaan TMC Jabodetabek.
Dalam satu hari, setiap pesawat melakukan empat kali penerbangan di beberapa wilayah di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved