Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menyebut bahwa program kontrasepsi atau keluarga berencana (KB) penting untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI).
"Program KB ini sangat penting dalam percepatan penurunan AKI, yang memang harus kita perkuat, dan fokus ke sasaran program KB kita, jadi bukan sekadar cakupannya tinggi, tetapi fokus ke pasangan usia subur yang berisiko," ujar Ketua Tim Kerja Kesehatan Reproduksi, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes, dr Wira Hartiti seperti dilansir dari Antara, Kamis (6/6).
Ia juga memaparkan, jumlah notifikasi kematian ibu di 38 provinsi masih sangat tinggi. Berdasarkan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) atau sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan, tahun 2022 kematian ibu sebanyak 4.040 jiwa, dan tahun 2023 sebanyak 4.482 jiwa, masih jauh di atas target AKI tahun 2024 yakni 183 per 100.000 kelahiran hidup.
Baca juga : Digitalisasi Jadi Faktor Utama Transformasi Kesehatan
"Kalau kita lihat dari penyebab utama kematian pada 2023 itu, di tahun ini bergeser, kalau dulu tiga terbesar itu perdarahan, preeklampsia (keracunan pada kehamilan yang menyebabkan ibu mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi), dan infeksi," ungkapnya.
Sedangkan saat ini (tahun 2024), penyebab angka kematian ibu naik sebagian besar akibat komplikasi non-obstetri, atau masalah kesehatan lain di luar kehamilan.
"Stunting juga menjadi penyebab. Ini terjadi karena meningkatnya penyakit tidak menular," ucapnya.
Baca juga : Pusat Krisis Kesehatan Respons Cepat Dampak Erupsi Gunung Ruang
Ia juga mengutarakan, faktor risiko terbesar kematian ibu juga disebabkan oleh 'empat terlalu'. "Faktor risiko terbesar kematian ibu ini karena hamil dalam kondisi empat terlalu, pertama, terlalu tua, lebih dari 35 tahun, kedua, terlalu muda akibat pernikahan remaja yang meningkat (kurang dari 20 tahun), ketiga, terlalu sering hamil, dan jarak kehamilan terlalu dekat atau kurang dari tahun," tuturnya.
Menurutnya, ibu hamil dengan faktor risiko yang tinggi menyebabkan angka kematian ibu tinggi, karena ibu hamil dalam kondisi yang berisiko sulit ditangani oleh tenaga kesehatan.
"Sebaik apapun faskesnya, karena ibunya sudah berisiko, akan sulit menanganinya sehingga kemungkinan kematian akan tinggi, juga ibu hamil dalam kondisi mempunyai masalah kesehatan, di mana masalah kesehatannya tidak diketahui sebelumnya, sehingga saat hamil tidak terkontrol," kata dia.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya memastikan dan memperkuat penggunaan alat kontrasepsi agar tepat sasaran di pasangan usia subur. Selain itu, lanjut dia, sudah banyak upaya yang telah dilakukan Kemenkes, mulai dari intervensi sebelum hamil, saat hamil hamil, bersalin, hingga nifas.
"Bagaimana meningkatkan kesadaran sejak usia dini, dari remaja yang kita persiapkan, memahami kesehatan reproduksi sampai hamil, jadi mulai dari remaja, calon pengantin, sampai pasangan usia subur, utamanya yang berencana hamil, harus merencanakan kehamilan saat usia remaja," ungkapnya. (Z-6)
Kebijakan yang mengaitkan vasektomi dengan penerimaan bansos berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kesukarelaan dalam program Keluarga Berencana (KB).
Dalam satu tahun hanya ada 15 pria yang menjalani program KB vasektomi.
Untuk target peserta KB baru di tahun 2025 masih menunggu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Teknologi kontrasepsi kini telah berkembang pesat salah satunya dengan riset tentang kontrasepsi suntik pada pria.
BRIN melalui berbagai program risetnya, mendorong pengembangan teknologi kesehatan, termasuk teknologi kontrasepsi.
Layanan vasektomi dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis di semua fasilitas kesehatan (faskes), bahkan disiapkan dana alokasi khusus untuk istirahat bagi suami selama tiga hari.
DIREKTUR Penyakit Menular Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Ina Agustina menyampaikan, 76% kasus HIV di Indonesia terkonsentrasi di 11 provinsi prioritas.
Kemenkes mencatat pada Maret 2025 sebanyak 356.638 orang dengan HIV (ODHIV) dari total estimasi 564 ribu ODHIV yang harus ditemukan pada 2025 untuk segera diberi penanganan.
Kemenkes) berkomitmen untuk mengeliminasi HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) pada 2030. Edukasi, deteksi dini, dan pengobatan menjadi kunci dalam mencapai target ini
Kemenkes) mengakselerasi program vaksinasi human papiloma virus atau HPV nasional demi menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Para peserta CKG yang terbukti memiliki masalah kesehatan, mereka dapat secara gratis mengakses layanan lanjutannya mengikuti skema BPJS Kesehatan.
Direktur Jenderal Kesehatan Layanan Primer dan Komunitas Kemenkes, Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved