Menteri LHK: Pengukuran Deforestasi di RI Perlu Metode yang Lebih Akurat

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta agar pengukuran deforestasi di Indonesia menggunakan metode yang tepat. Hal itu terkait dengan peraturan deforestasi Uni Eropa (EUDR). Menurut dia, penggunaan metode Global Forest Watch (GFW) yang berlaku selama ini dirasa kurang tepat untuk Indonesia.

"Kalau metode GFW errornya cukup berat di Indonesia karena kita sudah lihat di lapangan bareng WRI internasional, kita melakukan analisis metodologinya," kata Siti di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Minggu (2/6).

Sebagai informasi, pada bulan Mei 2023, Uni Eropa (UE) mengadopsi peraturan, Peraturan Deforestasi UE (EUDR), yang mewajibkan perusahaan untuk menunjukkan bahwa komoditas yang ditempatkan di pasar UE bebas dari deforestasi atau degradasi.

Baca juga : Indonesia bakal Adu Data Tutupan Hutan untuk Hadapi Regulasi Deforestasi Eropa

Berdasarkan peraturan tersebut, produk dan komoditas yang terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020, tidak diizinkan di pasar UE. Komoditas yang wajib bebas deforestasi adalah sapi, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai, dan karet, serta produk turunannya seperti daging sapi dan coklat. Kayu dan produk turunannya seperti furnitur juga harus bebas degradasi .

Saat ini, Indonesia pun memiliki satelit resolusi tinggi hasil fasilitasi dari Norwegia untuk melakukan pengukuran inventarisasi lahan dan hutan.

"Jadi terima kasih karena Norwegia mengadakan satelit resolusi tinggi, artinya kalau diadakan gambarnya bisa lebih tepat menunjukkan kondisi yg sesungguhnya yang ada di ground," beber Siti.

Dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Siti menceritakan bahwa presiden meminta agar Norwegia membantu agar tidak ada diskriminasi dari produk sawit yang dihasilkan Indonesia.

"Meski Norway bukan negara Uni Eropa, tapi mereka bagian dari Eropa. Tolong Indonesia dibantu tentang kejelasan rantai supply dan terutama sawit. Karena 16 juta hektare lahan Indonesia punya small holders supaya persepsi dan penilaian yang diberikan ke indonesia lebih adil," pungkas Siti. (Z-8)