Kekecewaan Kwarnas Polemik Pramuka tidak Direspon Kemendikbud-Ristek

SEKRETARIS Jenderal Kwarnas Pramuka, Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Bachtiar menyayangkan keputusan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12 Tahun 2024 sehingga Pramuka bukan lagi ekskul wajib. Ia juga semakin kecewa karena surat terbuka protes dari Kwarnas belum juga direspon oleh pendiri aplikasi Gojek tersebut.

"Sangat disayangkan jika tidak wajib. Karena pramuka signifikan dan berpengaruh langsung kepada generasi muda," kata Bachtiar dalam pertemuan di Komplek Media Group, Jakarta Barat, Kamis (30/5).

Ia menjelaskan Pramuka sangat penting jika merujuk pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 di zaman Mendikbud-Ristek sebelumnya. Kemudian Nadiem mengeluarkan Nomor 12 Tahun 2024 yang membuat ekstrakulikuler pramuka menjadi sukarela.

Baca juga : Kwarnas Pramuka Sayangkan dan Minta Mendikbudristek Tinjau Ulang Kebijakan 

"Permendikbud 63/2014 diubah jadi tidak wajib jadi kami tidak diajak bicara diputuskan sepihak. Mendikbud tidak konsisten tapi peraturan menterinya tidak diubah karena karakter kami bukan pemberontak jadi tidak semasif polemik kenaikan UKT," ujar dia.

"Pramuka menjadi pengamanan bagi anak-anak. Maka sangat disayangkan jika tidak diwajibkan kembali. Banyak di sekolah saat ini terjangkit kasus narkoba, perundungan, seks bebas, disiplin merosot dan sebagainya padahal pilar negara ada di pramuka. Pramuka memperkuat juga Kemendikbud-Ristek sehingga aneh jika harus diubah," ungkapnya.

Dihubungi terpisah Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP), Kemendikbud-Ristek, Anindito Aditomo menjelaskan sekolah tetap wajib menyediakan kegiatan pramuka.

"Tentang pramuka, sekolah tetap wajib menyelenggarakan sebagai salah satu ekstrakulikuler. Ini akan diperjelas di buku panduan implementasi Kurikulum Merdeka," ujar Anindito. (Iam/Z-7)