Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag), Jaja Jaelani, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan travel-travel yang menawarkan visa nonhaji untuk keperluan berhaji.
Kemenag sejauh ini tengah memverifikasi penyedia jasa perjalanan haji ilegal tersebut. Beberapa travel bahkan sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.
"Memang masih ada travel-travel seperti itu. Bagi travel yang tidak berizin ini kan bukan ranah kami, tapi ranah kepolisian. Mungkin ini kami akan koordinasi," ujar Jaja di Jakarta, Rabu (8/5).
Baca juga : Kemenag: Keberangkatan Haji Harus Gunakan Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya
Ia mengatakan hasil verifikasi yang dilakukan nantinya akan dibahas Bersama aparat keamanan untuk kemudian ditindaklanjuti.
Dia menegaskan, sebagaimana hasil pertemuan antara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, pelaksanaan haji yang sah tahun ini hanya menggunakan visa haji.
"Ini akan menjadi pegangan kita di dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan," ucap Jaja. (Z-11)
Para peserta mulai menemukan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan, kegembiraan, dan kekompakan selama mengikuti pelatihan.
Pemahaman terhadap regulasi media sosial di Arab Saudi menjadi hal penting yang wajib ketuhui, baik oleh petugas maupun jemaah haji.
Jemaah haji diharapkan mulai membangun kebiasaan positif sejak dini untuk menghadapi perbedaan iklim dan aktivitas fisik yang berat di Arab Saudi.
Metode pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan konsep semimiliter menjadi pendekatan baru dalam membentuk karakter petugas haji yang akan melayani jemaah.
Beberapa peserta diklat diketahui mengidap penyakit yang berisiko tinggi mengganggu tugas lapangan, seperti Tuberkulosis (TB) dan gangguan ginjal.
Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) harus mampu menghadirkan layanan secara nyata di lapangan.
Tidak diterbitkannya visa haji furoda tahun ini membuat DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian.
PEMERINTAH Arab Saudi dikabarkan telah resmi menutup pelayanan visa haji. Penutupan itu berlaku untuk seluruh jenis visa haji, padahal visa haji furoda belum terbit.
Razia menyasar warga dengan visa ziarah atau visa haji ilegal.
hari kesepuluh operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, 61.404 jemaah haji reguler Indonesia telah berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 202.654 jemaah mengantongi visa haji
RIBUAN lembar visa haji calon jemaah haji embarkasi Surabaya, Jawa Timur (Jatim) belum terbit. Kondisi ini berpengaruh pada jadwal keberangkatan calon jemaah haji, berupa penundaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved